Arsip Tag: APBN

Pengantar– Mengenal Baitul Mal

Mengenal Baitul Mal Dalam Islam

Islam sebagai sebuah ideologi memiliki seperangkat aturan tentang pendapatan dan pengeluaran negara, atau yang sekarang kita kenal dengan APBN. Dalam negara modern yang menerapkan demokrasi, aturan APBN dicanangkan oleh menteri dan disetujui presiden dan dirumuskan setiap satu tahun sekali. Bentuk rumusannya berupa pasal-pasal. Antar satu pasal dengan pasal yang lain saling terkait. Tiap tahun, besar anggaran bisa berubah tergantung bagaimana kondisi negara itu, faktor ketahanan ekonomi, kestabilan politik dan iklim investasi sangat mempengaruhi suatu negara dalam mencangkan APBN nya.

Bagaimana kemudian Islam memandang masalah ini? Akan samakah dengan sistem demokrasi sekarang? Jawabannya tentu sangat gamblang. Bahwa APBN Islam tidak sama dengan APBN negara Demokrasi. Beberapa hal yang menjadi dasar pijakan pemikiran ini adalah sebagai berikut:

  • Pos pendapatan dan pengeluaran negara adalah Baitul Mal. Rasulullah SW dan para Sahabat ridwanulLah alaiyhim telah mencontohkan hal ini. Dimana Baitul Mal adalah pusat keuangan negara. Ia tidak dikontrol oleh wali atau amil. Baitul Mal adalah lembaga negara khusus yang menangani urusan harta langsung di bawah manajemen Khalifah. Sebagaimana independent nya Khilafah dalam hal jihad (lembaga Amirul Jihad) dan dalam hal peradilan (lembaga Al Qadha). Beberapa fragmen yang menjadi dalilnya adalah af’al RasululLah SAW sendiri. Beliaulah yang mengepalai pembagian harta dari Bahrain ketika harta itu baru datang. Rasul SAW memerintahkan agar harta itu dihamparkan di masjid dan kemudian RasululLah SAW membagi-bagiakannya. Para Khalifah Rasyidun setelahnya juga melakukan hal yang sama. Ini terlihat dari perbuatan Abu Bakar yang membagi-bagikan harta Baitul Mal kepada para sahabat ketika harta juga datan gdari Bahrain. Di antara sahabat ada yang mendapatkan tiga bagian dari harta itu sebagaiman yang sudah dijanjikan RasululLah SAW semasa hidupnya.
  • Dalam islam, pos pendapatan negara dan pos pegeluarannya sudah ditetapkan secara syari dalam nash. Jadi tidak memerlukan penetapan lagi dalam rapat RAPBN sebagaimana yang bisa kita temukan dalam sistem demokrasi di negara manapun. Beberapa pos pengeluaran dan pendapatan negara yang disimpan dalam baitul mal dirinci sebagai berikut:
    • Pos Pemasukan Baitul Mal:
      • Fai
      • Ghanimah
      • Anfal
      • Kharaj
      • Jizyah
      • Pemasukan negara dari hak milik umum kaum Muslimin
      • Pemasukan negara dari hak milik negara
      • Usyur
      • Khumus
      • Rikaz
      • Tambang
      • Zakat
    • Pos Pengeluaran Baitul Mal:
      • Pengeluaran harta zakat
        • Zakat bisa berupa: zakat fitrah, zakat mal (harta milik, modal perniagaan), zakat hasil peternakan, zakat hasil pertanian. Adapun pengeluarannya didistribusikan pada 8 asnaf yang sudah tercantum di dalam nash QS At Taubah:60. Yakni, fakir, miskin, Riqab, gharim, ibnu Sabil, amil, mujahidin, mualaf. Harta tersebut tidak boleh didistribusikan kepada 8 asnaf ini. Penarikan harta ini dari kaum muslimin hukumnya fardu ain. Baik dalam keadaan negara membutuhkan dana ataupun tidak harta zakat ini tetap harus ditarik dari kalangan kaum muslimin. Untuk nishab dan kadar zakatnya para Ulama fiqh sudah menjelaskannya secara detail. Harta ini juga tidak boleh disalurkan kepada warga Khilafah yang non-muslim. Adapun bentuk penyalurannya, adalah dilihat terlebih dahulu, apakah ada salah satu atau lebih dari 8 asnaf itu yang memiliki hak untuk disalurkan harta atasnya. Jika tidak didapati satupun dari 8 asnaf tersebut, Khalifah tidak boleh mendistribusikannya pada selain dari golongan tersebut, Khalifah juga tidak boleh menginvestasikan dalam bisnis tertentu. Ia tetap menjadi hak 8 asnaf tersebut sampai kondisinya ditemukan, jika tidak ditemukan, harta tersebut tetap disimpan di dalam Baitul Mal negara Khilafah. Begitulah ketetapan Syari dalam masalah tersebut
      • Pengeluaran harta baitul mal untuk penyelenggaraan negara. Khilafah islam juga tengah menganggarkan gaji para pegawai negara. Seperti jasa guru, mubaligh, ustadz, dokter, cleaning servis, satpam, militer, sopir angkot dan lain sebagainya.
      • Pembelanjaan Baitul Mal untuk kemaslahatan umat. Misalnya pembangunan rumah sakit, sekolah, perusahaan negara danlain sebagainya
      • Pembelanjaan baitul Mal untuk melaksanakan kewajiba syarie, misalnya ada perintah jihad, maka segala logistik dan peraltan perang sudah ditanggung oleh Baitul Mal
      • Pembelanjaan Baitul Mal untuk menangani hal-hal yang menimpa kaum muslimin dan warga Khilafah. Misal terjadi bencana, paceklik dll

Itulah sedikit gambaran APBN Khilafah yang didalamnya baitul Mal berperan sebagai lembaga yang menjadi pos penerimaan dan pengeluarannya. Walahu ‘alam [].