UNDANG-UNDANG DASAR DAN UNDANG-UNDANG

Pemaparan

Pada bab sebelumnya telah selesai dibahas topik legalisasi hukum-hukum syara’. Saat ini akan diakhiri dengan pembahasan kebolehan mengadopsi istilah-istilah asing dalam bidang hukum. Kata dustur (undang-undang dasar) dan qanun (undang-undang) adalah istilah asing yang mempunyai hubungan erat dengan hukum, bolehkah kedua kata ini diadopsi?
Setelah memperhatikan makna masing-masing, kita akan melihat kesesuaian maknanya dengan hukum syara’. Kata undang-undang mempunyai arti suatu perkara yang ditetapkan oleh penguasa untuk dijalankan oleh rakyatnya. Kata undang-undang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh penguasa dan memiliki kekuatan untuk mengikat rakyat dan mengatur hubungan di antara mereka.
Adapun kata dustur berarti undang-undang dasar bagi suatu pemerintahan. Definisinya adalah undang-undang yang mengatur bentuk sebuah negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah. Dengan demikian, dustur melahirkan aturan yang dijalankan oleh negara sebagai pemikiran yang menyeluruh. Aturan ini melahirkan keputusan-keputusan tertentu yang ditetapkan oleh penguasa. Keputusan-keputusan yang terperinci ini merupakan undang-undang yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pelaksanaan pemerintahan, misalnya hak-hak dan kewajiban setiap individu warga negara.
Untuk menyempurnakan gambaran tentang makna dustur dan qanun, kita harus mengetahui sumber lahirnya dustur dan qanun. Sumber lahirnya dustur banyak macamnya. Ada yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan suatu bangsa, seperti undang-undang dasar Inggris. Ada pula yang lahir dari hasil kerja badan khusus kelompok nasionalis atau majelis perwakilan, seperti Undang-Undang Dasar Perancis dan Amerika.
Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut.
Pertama, sumber yang melahirkan undang-undang dasar atau undang-undang secara langsung, seperti adat istiadat, agama, pendapat para pakar hukum, dan yurisprudensi (hukum-hukum peradilan). Sumber seperti disebut dengan perundang-undangan, seperti yang terjadi di Inggris dan Amerika.
Kedua, sumber yang sudah ada dan menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan perundang-undangan, sebagaimana yang terjadi di Perancis, Turki, Mesir, Irak, dan Syria. Sumber seperti ini dinamakan dengan sumber historis atau sejarah.
Ini berarti negara mana pun di dunia ini mengambil undang-undang dasar dan undang-undangnya dari kedua sumber di atas. Bisa dari sumber perundang-undangan atau dari sumber historis. Dalam hal ini, undang-undang dasar merupakan hukum-hukum umum, adapun undang-undang merupakan hukum-hukum khusus yang merupakan cabang.
Setelah kita membahas makna dan definisi kedua kata itu berikut dengan sumber lahirnya dan pengambilannya, sekarang muncul pertanyaan, bolehkah kaum Muslim menggunakan dua istilah ini atau tidak?
Kita telah melihat, kata dustur dan qanun dalam istilah asing berarti hukum-hukum tertentu yang telah dilegalisasi oleh negara untuk dijalankan oleh rakyat sebagai suatu keharusan. Makna seperti ini terdapat pula pada kaum Muslim karena khalifah memiliki wewenang untuk melegalisasi hukum syara’ tertentu yang mengikat rakyat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dua istilah ini, yaitu dustur dan qanun boleh digunakan tanpa ada halangan.
Seandainya ada suatu penyimpangan dari kedua istilah ini, maka kaum Muslim dilarang untuk menggunakannya, seperti kata ‘keadilan sosial’ yang maknanya bertentangan dengan konsep Islam. Sehubungan ini, kata adil dalam Islam adalah lawan dari zalim. Di dalam Islam jaminan pendidikan dan kesehatan serta jaminan hak-hak buruh dan pekerja adalah hak bagi seluruh rakyat, baik yang kaya maupun yang miskin. Bahkan, jaminan hak-hak bagi orang yang lemah dan membutuhkan adalah juga hak yang dimiliki seluruh rakyat yang memiliki kewarganegaraan Islam, baik pegawai atau bukan, buruh maupun petani, dan yang lainnya.
Meskipun demikian, jika istilah asing itu sesuai dengan maknanya menurut pengertian kaum Muslim, maka boleh saja digunakan. Misalnya, kata pajak (dharibah), yaitu harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan administrasi negara. Makna seperti ini didapati pula pada kaum Muslim dan dalam Daulah Islam sehingga boleh dipergunakan.
Adakah perbedaan antara dustur dan qanun dalam Islam dengan mabda lainnya?
Tentu saja, perbedaannya amatlah jauh. Sumber Syariat Islam hanyalah al-Quran dan Sunah. Lahirnya syariat merupakan hasil ijtihad para mujtahid dan legalisasi khalifah terhadap hukum syara’ yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh rakyat. Sementara itu, sumber undang-undang selain Islam adalah adat istiadat, yurisprudensi, atau yang lainnya. Lahirnya undang-undang dari dewan pendiri dan majelis perwakilan rakyat yang bertugas menyusun undang-undang. Rakyat dalam sistem mereka adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan. Berbeda dengan Islam, kedaulatan berada di tangan syara’.
Pertanyaannya sekarang, “Pentingkah saat ini dilakukan legalisasi hukum, dan apakah termasuk kemaslahatan bagi kaum Muslim membuat dustur yang lengkap serta undang-undang yang bersifat umum, mencakup seluruh hukum, atau tidak?”
Sejak masa Abu Bakar ra hingga khalifah terakhir terlihat bahwa legalisasi hukum yang mengikat kaum Muslim adalah perkara yang sangat urgen untuk dilakukan. Namun, legalisasi hukum hanya dilakukan oleh negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan seluruhnya. Menurut catatan sejarah, belum pernah negara melegalisasikan seluruh hukum, kecuali pada sebagian kurun. Misalnya, pada masa kekuasaan bani Ayyub yang mengadopsi seluruh mazhab Syafi’i dan pada masa Daulah Utsmaniyah yang mengadopsi mazhab Hanafi.
Dustur dan qanun yang lengkap dan menyeluruh ternyata tidak bisa membantu menumbuhkan kreativitas berpikir dan berijtihad. Oleh karena itu, pada masa-masa permulaan kaum Muslim, masa Sahabat, serta masa tabi’in dan tabiut tabi’in selalu menjauhi langkah seperti ini. Yang dilakukan saat itu adalah membatasi legalisasi hukum hanya untuk kepentingan memelihara kesamaan aturan dan administrasi negara. Adapun yang paling baik untuk dilakukan adalah negara membuat dustur yang memuat hukum-hukum umum yang dapat menentukan bentuk negara, serta menjamin persatuan dan kesatuan, kemudian memberi kebebasan kepada para wali ataupun qadhi melakukan penggalian hukum atau berijtihad sendiri.
Mungkinkah hal itu dilakukan pada saat langkanya mujtahid dan hampir semua manusia adalah muqallid?
Tentu saja tidak mungkin, karena saat ini jumlah mujtahid amat sedikit. Yang harus dilakukan sekarang adalah Negara mengadopsi hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat yang dilakukan khalifah, wali, ataupun qadhi. Hal ini harus dilakukan mengingat sulitnya penerapan hukum-hukum Allah oleh qadhi ataupun wali karena tidak ada kemampuan untuk berijtihad. Yang ada hanya taklid yang sering kali menimbulkan perbedaan dan pertentangan.
Di samping itu, jika legalisasi tidak berdasarkan proses ijtihad dan hukum didapat hanya sebatas pengetahuan, maka akan muncul bermacam-macam hukum dan pertentangan di dalam satu negara, bahkan dalam satu bagian wilayah atau daerah. Malahan, akan mengakibatkan tidak diterapkannya hukum Allah.
Dengan demikian, saat kebodohan terhadap Islam merajalela, Daulah Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu dalam bidang muamalah dan‘uqubat (sanksi-sanksi), serta bukan pada bidang akidah dan ibadah. Legalisasi hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang hukum agar urusan negara dapat terkendali, serta urusan kaum Muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah.
Bolehkah negara melegalisasi beberapa hukum baru yang masih samar dalam Islam, seperti nasionalisasi?
Jawabnya tidak boleh, karena Allah Swt. telah berfirman, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS an-Nisaa’ [4]: 65). Selain itu, firman Allah Swt., “Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya kamu tidak dipalingkan dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (QS al-Maa-idah [5]: 49). Negara harus tetap terikat dengan hukum Syariat Islam, bukan pada yang lain. Negara tidak mengambil hukum apa pun yang bukan berasal dari Syariat Islam, tanpa memperhatikan lagi apakah sesuai ataukah tidak. Negara misalnya, tidak mengadopsi hukum nasionalisasi, tetapi mengambil hukum yang mengatur kepemilikan umum. Berdasarkan hal ini, negara harus terikat dengan hukum Syariat Islam dalam setiap perkara yang berhubungan dengan fikrah dan thariqah.
Adapun undang-undang yang tidak berhubungan dengan fikrah dan thariqah, yaitu yang tidak menggambarkan pandangan hidup, seperti undang-undang administrasi negara, pengaturan departemen, dan lainnya, semua itu termasuk ke dalam sarana atau teknis, yang kedudukannya sama dengan sains, teknologi, dan industri. Perkara yang demikian itu boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur segala urusannya. Umar bin Khaththab ra melakukan hal ini tatkala membangun sistem perkantoran dan pengarsipan yang mengambil contoh dari Persia. Urusan administrasi dan teknis pelaksanaan kerja ini tidak ada kaitannya dengan undang-undang dasar.
Bagaimana negara melegalisasi hukum-hukum tersebut?
Ketika negara melegalisasi hukum apa pun, pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar’i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian, negara mengkaji dalil syar’i dan memahami hukum Syariat Islam. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum yang digalinya sendiri atau dari hasil pendapat seorang mujtahid setelah negara merasa puas dengan dalil yang dipergunakan. Hukum ini bisa juga diambil secara langsung dari al-Kitab, Sunah, Ijma, dan Qiyas. Namun, harus melalui ijtihad yang syar’i, sekalipun hanya dalam satu masalah.
Adakah contoh untuk hal tersebut?
Contohnya, ketika negara ingin melegalisasi hukum mengenai larangan asuransi barang, maka langkah pertama yang harus dilakukan negara adalah mempelajari apa yang dimaksud dengan asuransi barang. Setelah diketahui secara benar, kemudian negara mempelajari sarana-sarana kepemilikan. Terakhir, negara menerapkan hukum Allah mengenai hak kepemilikan pada jenis asuransi itu, sekaligus melegalisasikan hukum tersebut sehingga akan terlihat perbedaan antara hukum jaminan atau asuransi di dalam Islam dengan hukum jaminan yang ada pada sistem Kapitalis saat ini.
Apa yang mengharuskan adanya pasal-pasal di dalam dustur ataupun qanun?
Setiap dustur ataupun qanun harus mempunyai muqaddimah (argumentasi syar’i) yang menjelaskan dengan gamblang mazhab mana yang diambil dalam setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar’i yang diambil untuk setiap pasalnya, jika diambil melalui ijtihad yang benar. Penjelasan itu dilakukan agar kaum Muslim mengetahui hukum-hukum yang diadopsi oleh negara dalam undang-undang dasar dan perundangan-undangan umum, bahwa itu adalah hukum-hukum syara’ yang diperoleh melalui ijtihad yang benar. Apabila undang-undang dasar dan perundang-undangan umum tersebut bukan hukum syara’, kaum Muslim tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu, negara harus mempunyai sejumlah hukum Islam yang diadopsi menjadi undang-undang dasar dan perundang-undangan yang akan diterapkan pada rakyat.
Atas dasar inilah, terdapat peluang bagi kami untuk menawarkan Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam, yang akan diterapkan nantinya oleh Daulah Islam di masa mendatang yang meliputi seluruh dunia Islam.

Diskusi

Tanya : Mengapa ada pertanyaan khusus tentang kebolehan mengadopsi istilah asing dalam masalah hukum?
Jawab: Hukum berkaitan erat dengan suatu pandangan hidup berupa akidah dan aturan. Karena itu, hukum Islam hanya boleh diambil dari mabda (ideologi) Islam. Sementara itu, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pandangan hidup tertentu, seperti ilmu, sains, dan teknologi, boleh saja diambil, sekalipun dari luar Islam.
Tanya : Apakah semua hal yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan aturan (sistem) Islam tidak boleh diambil?
Jawab: Tidak demikian. Dalam hubungan ini, terdapat pembahasan sistem administrasi negara, salah satu sistem yang bukan berasal dari Islam dan kaum Muslim, serta sistem ini tidak berkaitan ideologi Islam, namun tidak dilarang untuk mengambilnya.
Tanya : Apa perbedaan antara sumber lahir dengan sumber rujukan dustur?
Jawab: Sumber lahir dustur adalah tata cara muncul dan lahirnya dustur yang sebelumnya tidak ada. Adapun sumber rujukan dustur adalah asas yang melahirkan dan memunculkan dustur tersebut. Adat istiadat ketika dijadikan sebagai tata cara lahirnya dustur, kemudian memunculkan pasal-pasal aturan, maka adat istiadat ini menjadi sumber lahirnya dustur. Akan tetapi, ketika dustur diambil dari adat istiadat dan hasil dari kebiasaan hidup masyarakat, maka adat istiadat menjadi sumber rujukan dustur.
Tanya : Apa perbedaan antara sumber perundang-undangan dengan sumber historis yang menjadi sumber dustur?
Jawab: Sumber perundang-undangan adalah suatu asas yang berhubungan dengan undang-undang, seperti yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Adapun sumber historis adalah asas yang berhubungan dengan fakta-fakta sejarah yang terbentuk, contohnya adat istiadat.
Tanya : Istilah ‘keadilan sosial’ terdiri dari kata ‘keadilan’ dan ‘sosial’. Kedua kata ini dibenarkan dalam Islam, tetapi mengapa kita dilarang untuk menggunakan istilah ini?
Jawab: Kata ‘keadilan sosial’ adalah ungkapan atau istilah asing, milik sistem asing. Istilah ini tidak dapat dibagi ke dalam dua kata yang masing-masing mempunyai penunjukan makna yang berbeda karena keduanya adalah idiom yang punya makna tertentu.
Tanya: Apakah Islam dengan mabda yang lain punya pandangan berbeda terhadap kekuasaan dan pemerintahan?
Jawab: Benar. Kekuasaan dalam Islam diberikan oleh syara’ kepada orang yang berhak sesuai dengan hukum Islam. Seorang khalifah–sebagai wakil umat–tidak mempunyai kekuasaan yang luas dalam menerapkan hukum, kecuali dengan hukum syara’. Demikian pula seorang wali, qadhi, dan juga mu’awin (pembantu khalifah).
Adapun menurut pandangan sistem selain Islam, sumber kekuasaan adalah masyarakat. Pemerintahan dalam Islam adalah milik umat, dan umat mewakilkan pemerintahan ini kepada orang yang akan menerapkan Syariat Allah. Dalilnya adalah Ijma Sahabat pada saat peristiwa di Tsaqifah bani Sa’idah. Mereka memilih Abu Bakar ra menjadi khalifah sebagai wakil mereka dalam menerapkan Syariat Allah dan mengemban Islam kepada umat yang lain.
Pemerintahan di luar sistem Islam–sama halnya dengan kekuasaan–menjadi milik masyarakat, kemudian diberikan kepada orang yang mereka kehendaki, lalu mereka bisa mengambil alih pemerintahan dari orang tersebut bilamana tidak lagi dikehendaki.
Tanya : Apa makna kata tabanni (legalisasi atau adopsi) hukum syara’ yang dilakukan seorang penguasa?
Jawab: Secara bahasa, kata tabanni berarti seseorang yang menjadikan seorang anak menjadi anaknya. Menurut istilah, tabanni berarti mengambil sesuatu yang bersifat materi ataupun maknawi menjadi miliknya, kemudian hal itu menjadi sesuatu yang istimewa baginya dan berada di bawah wewenangnya.
Seorang penguasa ketika melegalisasi hukum tertentu yang dijadikan solusi suatu masalah, berarti dia telah mengambil hukum, baik hasil ijtihadnya sendiri maupun hasil ijtihad mujtahid lainnya yang akan diterapkan pada masalah yang dihadapi. Legalisasi suatu hukum yang digali sendiri oleh penguasa, tidak akan sempurna kecuali hukum tersebut telah digali sendiri olehnya atau oleh yang lain dalam satu masalah yang sama. Misalnya, Imam Syafi’i dengan qaul qadim dan qaul jadid-nya. Pada satu hukum yang digali orang lain, seorang penguasa akan melakukan tarjih (memilih yang paling kuat dalilnya) terhadap hukum-hukum yang disodorkan padanya dari beberapa orang mujtahid. Bisa pula dia melegalisasi hukum dari hasil ijtihadnya sendiri apabila termasuk orang yang punya keahlian berijtihad, sekalipun dalam beberapa masalah.
Tanya : Mengapa legalisasi dustur dan qanun yang bersifat umum (tidak tertentu) mencakup seluruh hukum tidak mendukung kreativitas berpikir dan berijtihad dalam menggali hukum syara’?
Jawab: Legalisasi seluruh hukum akan menghalangi orang yang memiliki kemampuan berpikir dan menggali hukum–sekalipun dalam satu masalah–untuk melakukan penggalian hukum. Yaitu, apabila di tengah-tengah masyarakat telah tersedia hukum yang siap pakai. Kondisi ini tidak mendorong mereka untuk menyibukkan pikirannya untuk memahami dalil-dalil syara’, memahami peristiwa yang terjadi, dan menggali hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang senantiasa muncul. Perkara lain yang juga tidak mendukung sikap inovatif adalah dustur yang diadopsi itu terbatas pada beberapa undang-undang umum dan tidak mencakup semua aspek kehidupan.
Tanya: Apa yang dimaksud dengan menentukan bentuk negara ketika melegalisasi hukum?
Jawab: Hukum yang dilegalisasi itu hendaknya tidak melewati batas struktur Daulah yang telah ditetapkan yaitu, khilafah yang dipimpin seorang khalifah, mu’awin yang membantu khalifah dalam bidang administrasi dan pemerintahan, struktur peradilan, amir jihad yang mengepalai militer, majlis umat yang punya kewenangan tertentu, kantor-kantor administrasi yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua, serta wilayah yang dipimpin seorang wali.
Tanya: Bagaimana kebijakan umum atau sentralisasi pemerintahan dapat menjamin keutuhan dan kesatuan Daulah?
Jawab : Pada saat Daulah diharapkan akan berkembang luas, hendaknya direncanakan pembagiannya menjadi beberapa wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang wali dengan wewenang yang telah ditentukan oleh khalifah. Selain itu, ditentukan pula bagaimana hubungannya dengan khalifah; serta pengoreksian dan evaluasi para wali di depan khalifah dan umat, yaitu melalui majlis wilayah dengan pengawasan dari pemerintah pusat.
Apabila ada satu wilayah yang luas, dan tidak perlu dibagi menjadi wilayah baru, maka mungkin saja wilayah tersebut dibagi ke dalam beberapa daerah yang dipimpin oleh pejabat setingkat bupati atau walikota, yang mempunyai wewenang sebagaimana wali. Mereka, mengikuti arahan dari para wali, dan para wali mengikuti arahan khalifah.
Dengan rancangan hukum umum seperti ini, kesatuan Daulah dapat dipelihara dan tercegah dari perpecahan ke dalam negara-negara yang lebih kecil, seperti yang terjadi pada masa lalu Daulah Islam.
Tanya: Bagaimana sikap taklid yang terjadi dalam pemerintahan dapat menyebabkan perbedaan, perselisihan, dan bahkan menyimpang dari apa yang telah Allah turunkan?
Jawab: Ketika seorang khalifah bertaklid kepada seorang faqih (ahli hukum) untuk menyelesaikan satu masalah, kemudian diputuskannya perkara itu disampaikan ke seluruh penjuru Daulah agar semua menjalankan apa yang telah diadopsinya. Lalu, semua pihak akan menjalankan keputusan tersebut. Namun, apabila khalifah membiarkan para mu’awin, wali, dan qadhi mengikuti seorang faqih atau mazhab yang berbeda-beda, maka di antara mereka akan terjadi perbedaan hukum. Kemudian, terkadang mereka akan saling berselisih ketika salah seorang dari mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan yang lain dalam masalah yang sama pada dua wilayah yang berbeda atau terjadi pada dua orang qadhi di dalam wilayah yang sama. Terkadang pula seorang penguasa atau qadhi menakwilkan beberapa masalah yang masih samar dalam fiqih Islam, tapi kemudian dia membolehkannya, seperti asuransi, padahal asuransi bertentangan dengan Islam.
Tanya: Tidakkah teks dustur yang mencantumkan sumber-sumber dustur sudah memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa itu bersifat Islami apabila yang menjadi sumbernya itu adalah perundangan-undangan Islam, seperti misalnya dustur negara Perancis?
Jawab: Suatu dustur tidak dikatakan Islami, kecuali sumbernya adalah al-Quran dan Hadis. Keduanya adalah sumber perundang-undangan Islam. Adapun apa yang dicantumkan dalam suatu dustur bahwa yang menjadi sumbernya adalah perundang-undangan Islam, seperti halnya dustur Perancis, tidak akan pernah menjadi Islami karena tidak dituliskan dusturnya ke dalam perundang-undangan Islam, tetapi hanya sebagai rujukan sebagaimana sumber rujukan lain tanpa memperhatikan berasal dari kafir atau Islam dalam mengambil hukum-hukumnya. Seharusnya, si pembuat undang-undang ini menghadapkan wajahnya kepada Allah dan menaati-Nya, serta terikat dengan hukum syara’ agar mendapat keridhaan Allah Swt.
Tanya: Apa maksudnya undang-undang administrasi yang termasuk sarana teknis diambil dari orang non-Muslim sebagai ilmu dan teknologi?
Jawab: Ketika Umar bin Khaththab ra mengambil sistem birokrasi untuk mengatur administrasi Daulah sebagai sarana, seperti kodifikasi arsip milik negeri Persia. Beliau mengambil teknis kesekretariatan dan manajemen dengan sedikit melakukan revisi di dalamnya. Dengan demikian, beliau telah mengambil hasil dari ilmu industri kertas dan tinta, serta pengarsipan yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Namun, hal ini hanya berkaitan dengan tata cara, pelaksanaan, dan penerapan hukum tersebut.
Tanya : Apa yang dimaksud dengan kekuatan dalil syar’i?
Jawab: Kekuatan dan kelemahan suatu dalil syar’i, ditentukan oleh sumber dan penunjukannya terhadap suatu hukum. Apabila dalil yang digunakan untuk menggali hukum itu qath’iy tsubut (pasti sumbernya) dan qath’iy dalalah (pasti penunjukannya), maka itulah yang paling kuat. Apabila sumbernya dzanni (dzanni tsubut), penunjukannya qath’iy (qath’iy dalalah) ataupun dzanni (dzanni dalalah), kekuatan dalilnya berkurang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di samping itu, apabila sumbernya pasti (qath’iy tsubut), sedangkan penunjukannya dzanni (dzanni dalalah), maka kekuatan dalilnya berada di antara yang pertama dan yang kedua, yaitu sedikit lebih kurang dari yang pertama dan sedikit lebih kuat dari yang kedua.
Tanya : Adakah contoh untuk hal tersebut?
Jawab: Al-Quran al-Karim dan Hadis Mutawatir merupakan sumber hukum syara’. Keduanya adalah sumber yang qath’iy. Namun, di dalam al-Quran ataupun Hadis Mutawatir ada penunjukkan yang pasti (qath’iy dalalah) dan ada penunjukan yang dzanni (dzanni dalalah). Hadis-hadis selain Hadis Mutawatir, yaitu hadis sahih, semuanya berstatus dzanni, sekalipun penunjukannya ada yang qath’iy dan ada pula yang dzanni.
Tanya: Apakah boleh mengambil dustur dari satu mazhab tertentu secara keseluruhan, seperti salah satu mazhab Ahlus Sunnah atau Syi’ah?
Jawab: Pada kondisi seperti saat ini, ketika terjadi kelangkaan mujtahid, Daulah Islam diperbolehkan melegalisasi dustur nya dengan bertaklid, sekalipun dengan menarjih (memilih yang paling kuat) hukum berdasarkan kekuatan dalilnya atau dengan ijtihad parsial, yaitu berusaha menggali hukum baru yang sebelumnya telah digali oleh yang lain, baik dari pengikut mazhab maupun bukan.
Oleh karena itu, termasuk kebolehan mengambil mazhab secara keseluruhan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Ayyub yang mengikuti mazhab Syafi’i. Demikian pula dengan mazhab Ja’far atau Zaidi yang diambil oleh kelompok Syi’ah dengan berpegang pada kaidah, “Apabila sahih suatu dalil, maka itu adalah mazhabku, dan apabila tidak, maka lemparkanlah pendapatku itu (yang salah) ke dinding”. Lalu, kaidah, “Ijtihadku ini adalah benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sementara itu, ijtihad orang lain adalah salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran”.

Iklan

[MP3] Lagu-lagu Thufail al-Ghifari

ini blog yg bagus. recomended

O. Solihin

Assalaamu’alaikum wr wb

Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan lagu-lagu Thufail al-Ghifari. Berikut ini ada beberapa lagu yang bisa didownload. Jika berminat, silakan langsung saja unduh di link-link sbb:

1. Wangi Syuhada [unduh di sini]

2. Petunjuk Jalan [unduh di sini]

3. Doa, Batu, dan Air Mata [unduh di sini]

4. Metamorfosis [unduh di sini]

5. Bukan Hanya Salah Fir’aun [unduh di sini]

6. Pencari Jejak [unduh di sini]

7. Dari Atas Satu Tanah Tempat Kita Berpijak [unduh di sini]

8. Bergabung Bersama Kafilah [unduh di sini]


Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Salam,

O. Solihin

Lihat pos aslinya

Tidak Ada Metode Baku Meraih Mandat Kekuasaan Dalam Islam?

Oleh: Hafidz Abdurrahman (Ketua Lajnah Tsaqafiyyah DPP HTI)

Menjelang PEMILU 2014 selalu menampilkan dua kutub. Ada yang begitu menggebu agar bisa memenangkan pemilu, dengan berbagai cara, termasuk meminta fatwa ulama’, organisasi massa. Karena memang sejak awal menganggap, bahwa pemilu merupakan metode konstitusional demokratis dalam meraih kekuasaan. Termasuk bagi mereka yang menginginkan perubahan ke arah Islam. Namun, sebaliknya, ada yang sejak awal menganggap, bahwa pemilu bukan merupakan metode perjuangan untuk mewujudkan perubahan, sampai masyarakat yang apatis, karena tidak lagi melihat relevansi pemilu dengan perubahan nasib mereka.

Bagi pihak yang menginginkan perubahan ke arah Islam, selain mereka tidak mempunyai master plan, atau proyek peradaban Islam (masyru’ hadhari), sehingga ketika mereka duduk di kursi kekuasaan, maka tidak identik dengan kemenangan Islam, karena mereka tidak pernah membawa dan menerapkan Islam, sebagaimana yang terjadi pada era Mursi di Mesir, dengan koalisi Ikhwan dan Salafi-nya, atau Turki di era Erdogan. Dengan pemilu yang mereka menangkan, mereka juga tidak pernah memiliki kekuasaan yang utuh (hukm[an] kulliy[an]), tetapi hanya kekuasaan parsial (hukm[an] mujazza’), yaitu sejumlah kursi di parlemen, dan kekuasaan eksekutif. Dengan anggapan, bahwa semuanya itu sudah cukup untuk melakukan perubahan. Tetapi, nyatanya tidak. Bahkan, kekuasaan Mursi di Mesir begitu rapuh, dan hanya mampu bertahan satu tahun. Itupun karena restu AS.

Mungkin ada yang bertanya, kalau memang rapuh, mengapa kekuasaan Partai Keadilan dengan Erdogannya di Turki, bisa bertahan sampai sekarang? Maka, jawabannya, bukan karena faktor kursi di Parlemen, dan kekuasaan eksekutifnya, tetapi karena secara politik Turki terbelah menjadi dua, antara pro AS dan Inggris. Kaum Kemalis dengan militernya, secara tradisional, adalah agen Inggris, dan tentu pro Inggris. Mereka bekerja untuk kepentingan Inggris. Sementara, Partai Keadilan dan Erdogan adalah agen AS, dan tentu pro AS, dan bekerja untuk kepentingan AS. Karena itu, AS mensupport habis-habisan PK dan Erdogan agar tetap bisa berkuasa, supaya Turki tetap dalam genggaman AS. Ini berbeda dengan Mesir, yang secara total dalam genggaman AS.

Meski demikian, ada fenomena yang sama, ketika kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa tersebut bersifat parsial (hukm[an] mujazza’), maka dengan mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik oposisi maupun negara Kafir penjajah, untuk memanfaatkan peluang ini untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan. Akibatnya, terjadilah praktik politik dagang sapi. Dampaknya, kekuasaan yang ada menjadi tidak efektif.

Masalahnya, Karena Tidak Bisa Membedakan Thariqah dan Uslub

Tuduhan, bahwa Islam tidak mempunyai metode baku dalam proses kekuasaan, jelas keliru. Karena, bagaimana mungkin Islam bisa diterapkan, jika hanya menjelaskan konsep, sementara metode untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengemban konsep itu tidak dijelaskan. Masalah ini memang telah menjadi permasalahan serius ulama’ sejak sebelum runtuhnya Khilafah, dan menjadi semakin akut setelah Khilafah tiada. Bagaimana tidak, di masa Khilafah, sudah ada ulama’ yang mengeluarkan fatwa tentang cara menghadapi serangan musuh dengan membaca kitab Shahih al-Bukhari. Bukan dengan mengangkat senjata, menyiapkan pasukan dan berperang.

Ini adalah bukti, bahwa ketidakpahaman tentang hukum metode (thariqah) dalam Islam ini bukan baru terjadi setelah Khilafah tiada, tetapi sudah terjadi sejak Khilafah masih ada. Selain tidak paham tentang hukum thariqah, juga tidak bisa memilah, mana thariqah yang bersifat baku, dan mana uslub, yang berubah-ubah. Karena ketidakpahaman ini, maka ketika terjadi perbedaan uslub dalam pengangkatan Khalifah, disimpulkan, bahwa Islam tidak mempunyai metode baku dalam pengangkatan Khalifah. Padahal, yang berbeda hanya uslub-nya, sementara metode bakunya tidak berubah.

Karena itu, perlu ditegaskan, bahwa hukum thariqah itu jelas ada, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Bahkan, adanya hukum thariqah ini merupakan keniscayaan bagi Islam, sebagai ideologi. Dengan begitu, Islam bukan hanya mengandung konsep (fikrah), tetapi juga metode (thariqah) baru untuk mewujudkan, menjaga dan mengemban konsep tersebut.

Hanya saja, hukum thariqah (metode) ini mempunyai ciri khas yang berbeda, dengan fikrah (konsep). Dalam hal ini, al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, merumuskan hukum thariqah tersebut sebagai hukum yang tetap, tidak berubah. Bersifat fisik (madiyah), bukan non-fisik (ghaira madiyah), dan bisa dirasakan (mahsusah). Hasilnya juga bersifat fisik (madiyah), dan bisa dirasakan (mahsusah). Selain itu, hukumnya sendiri wajib, bukan sunah atau mubah. Karena itu, tidak akan berubah. Dengan ciri-ciri ini, maka banyak hukum syara’ yang bisa diidentifikasi sebagai hukumthariqah.[1] Seperti dakwah, jihad, sanksi, termasuk thalab an-nushrah, dan bai’at itu sendiri.

Namun, jika kita tidak jeli, dan cermat, maka kita akan salah memposisikan hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh,thalab an-nushrah (mencari dukungan/kekuasaan) adalah metode yang baku untuk mendapatkan kekuasaan. Pertama,thalab an-nushrah adalah aktivitas fisik, bisa dirasakan. Kedua, bersifat tetap, dan tidak berubah. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi saw. Ketiga, hasilnya juga bersifat fisik, dan bisa dirasakan. Keempat, hukum thalab an-nushrahitu sendiri wajib. Namun, cara untuk mendapatkannya, bisa banyak, dengan berbagai uslub. Bisa begini, dan begitu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi, yang berubah-ubah, mengikuti situasi dan kondisi, bukan thalab an-nushrah-nya, melainkan uslub-nya.

Hal yang sama juga terjadi pada bai’at. Bai’at adalah hukum thariqah dalam pengangkatan seorang Khalifah. Karena, ini merupakan hukum yang baku, dan tetap, tidak berubah. Hukumnya juga wajib, sehingga tidak sah, jika ada seorang Khalifah menjadi Khalifah, tanpa bai’at. Bai’at juga merupakan aktivitas fisik, bisa dirasakan. Hasilnya juga nyata, yaitu terangkatnya Khalifah yang sah. Karena itu, bai’at ini merupakan metode yang baku dalam pengangkatan Khalifah. Adapun caranya, bisa begini dan begitu, itu adalah uslub.

Islam Mempunyai Metode Baku

Meski demikian, harus dicatat, bahwa tidak semua hukum thariqah bisa digunakan sembarangan. Namun, tetap harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, jihad adalah hukum thariqah untuk melenyapkan kekufuran yang menghalangi sampainya cahaya Islam kepada umat manusia. Jihad juga merupakan metode untuk membela diri, jika kita diserang. Namun, jihad bukan metode untuk meraih kekuasaan. Jihad juga bukan metode untuk mengangkat Khalifah.

Demikian halnya pemilu juga bukan merupakan metode untuk meraih kekuasaan. Juga bukan metode untuk mengangkat Khalifah. Namun, ini hanyalah uslub. Bisa digunakan, dan bisa juga tidak, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Islam telah menetapkan, bahwa metode baku untuk mendapatkan kekuasaan adalah thalab an-nushrah. Sedangkan metode baku untuk mengangkat Khalifah adalah bai’at. Meski dalam praktiknya, bisa saja dengan menggunakan uslub pemilu.

Karena itu, mengerahkan seluruh potensi untuk melakukan uslub yang mubah, atau melakukan jihad yang wajib, tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya, namun meninggalkan metode baku yang wajib, yaitu thalab an-nushrah dan bai’at, jelas tidak tepat. Meski harus dicatat, bahwa thalab an-nushrah tidak akan didapatkan begitu saja, tanpa proses dakwah dan adanya jamaah (partai politik Islam idelogis) yang mengembannya.

Sebagai contoh, Nabi saw. telah melakukan thalab an-nushrah, setelah mempersiapkan Hizb ar-Rasul, yang dibangun dengan serius, cermat dan rapi. Sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul tahun 622 M, Nabi Muhammad adalah sel pertama. Dari sel pertama ini, baginda saw. membentuk sel-sel berikutnya. Khadijah, Abu Bakar dan ‘Ali bin Thalib direkrut dan dibina, hingga menjadi sel-sel berikutnya.[2] Setelah Abu Bakar merekrut ‘Utsman bin Madhghun, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Thalhah bin ‘Ubaidillah, ‘Ustman bin ‘Affan, dan generasi awal Islam yang lainnya.

Dari sana, Nabi membentuk halqah-halqah. Mereka yang telah dibina Nabi, dijadikan pembina halqah berikutnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hubab bin al-Art saat membina keluarga Sa’id bin Zaid dan Fatimah binti al-Khatthab.[3] Selain halqah sebagai pembinaan intensif, mereka juga dibina oleh Nabi saw. di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam, di sebelah barat bukit Shafa.[4] Di sini, mereka dibina oleh Nabi secara umum (tsaqafah jama’iyyah).

Setelah jumlah orang yang direkrut dan kelompok halqah-nya banyak, maka mereka diorganisir oleh Nabi sebagai jamaah, dimana Nabi sebagai pemimpinnya. Mereka diikat oleh ikatan akidah, dengan fikrah dan thariqah yang sama. Semuanya tunduk dan taat pada kepemimpinan Nabi saw. Setelah tiga tahun dipersiapkan oleh Nabi, dan mereka sudah waktunya keluar untuk melakukan dakwah terbuka, maka turun Q.s. al-Hijr [15]: 94.[5] Turunnya ayat ini menandai permulaan interaksi dengan umat (bidayat at-tafa’ul). Setelah itu, Hamzah bin ‘Abdul Muthallib masuk Islam, tiga hari kemudian ‘Umar bin al-Khatthab juga memeluk Islam. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-5 bi’tsah.[6]Setelah masuk Islamnya dua orang kuat ini, Nabi pun menyempurnakan interaksinya dengan umat, dengan mendemonstrasikan Hizb ar-Rasul di hadapan penduduk Makkah, seraya thawaf mengelilingi Ka’bah.[7]

Setelah fase ini, Nabi dan para sahabat mengalami berbagai ujian, mulai dari penyiksaan, stigmatisasi hingga pemboikotan. Pada saat itulah, thalab an-nushrah dilakukan oleh Nabi dengan dua tujuan: Pertama, untuk melindungi dakwah (li al-himayah). Kedua, untuk mendapatkan mandat kekuasaan (li istilam al-hukm). Untuk tujuan yang pertama, Nabi saw. telah meminta nushrah dari pamannya, Abu Thalib. Demikian juga dengan sahabat yang lain. Mereka ada juga yang meminta nushrah hingga ke Habasah. Sedangkan untuk tujuan kedua, Nabi telah meminta nushrah kepada Bani Kindah, Bani Hanifah, Bani Amir bin Sha’sha’ah, Bani Tsaqif di Taif, dan Bani-bani lain, hingga akhirnya berhasil mendapatkannya dari suku Aus dan Khazraj.

Keberhasilan thalab an-nushrah yang terakhir ini ditandai dengan peristiwa Bai’at ‘Aqabah I dan II. Bai’at ‘Aqabah yang pertama adalah bai’at untuk menyatakan keislaman, disertai dengan segala konsekuensinya, seperti meninggalkan zina, tidak mencuri, dan sebagainya. Sedangkan Bai’at ‘Aqabah yang kedua adalah bai’at untuk memberikan perlindungan kepada Nabi dan Islam, sebagaimana melindungi diri, harta dan keluarga mereka. Karena itu, bai’at yang kedua ini menandari penyerahan kekuasaan dari kaum Anshar kepada Nabi saw.

Setelah itu, Nabi saw. pun menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Baginda saw. menyusul mereka, dan disambut dengan shalawat Badar, sebagai seorang pemimpin dan kepala negara. Inilah proses pengkondisian yang dilakukan oleh Nabi saw. hingga nushrah ini benar-benar berhasil diperoleh dengan sempurna. Semuanya ini membutuhkan waktu, karena memang Nabi saw. hendak mewujudkan negara. Membangun masyarakat dan peradaban yang luhur dan mulia.

Peralihan Kekuasaan dari Nabi kepada Khalifah

Setelah Nabi saw. wafat, Islam sebagai tuntunan hidup telah diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat dan umat Islam dengan gamblang (muhajjat al-baidha’), hingga digambarkan, Lailuha ka nahariha (malamnya sama dengan siangnya).[8] Nabi pun telah menjelaskan, baik secara lisan maupun praktis, mekanisme pengangkatan Khalifah, melalui bai’at.[9]Para sahabat pun memahami dengan tepat mekanisme ini. Karena itu, setelah Nabi saw. mereka segera membai’at Abu Bakar sebagai Khalifah. Hal yang sama juga dilakukan oleh kaum Muslim setelah wafatnya Abu Bakar. Mereka segera mambai’at ‘Umar bin al-Khatthab, dan begitu seterusnya.

Memang benar, saat sebelum pembai’atan Abu Bakar ada perselisihan dalam menentukan siapa yang layak menggantikan Nabi saw. sebagai Khalifah. Karena Nabi saw. tidak menunjuk penggantinya. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, menjelang akhir kepemimpinannya, beliau meminta masukan penduduk Madinah tentang siapa sosok yang layak menggantikannya. Munculnya dua nama, ‘Umar dan ‘Ali, namun akhirnya mengerucut pada ‘Umar. Ketika Abu Bakar merasa ajalnya hampir tiba, maka berdasarkan masukan penduduk Madinah beliau pun menunjuk ‘Umar sebagai penggantinya. Demikian halnya dengan ‘Umar, ketika menjelang ajalnya tiba, beliau menunjuk 6 sahabat sebagai ahli syura, untuk memilih di antara mereka sebagai Khalifah setelahnya. Begitu seterusnya.

Ketika Mu’awiyah menjadi Khalifah, Mu’awiyah beragumen mengikuti sunah (tuntunan) Abu Bakar dan ‘Umar, dengan menunjuk Yazid bin Mu’awiyah sebagai putra mahkota, namun dibantah oleh para sahabat. Di antaranya ‘Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau berkomentar, bahwa itu bukanlah sunah Abu Bakar dan ‘Umar, tetapi sunahHeraklius dan Mukaukis.[10] Sebelumnya, ‘Umar bin al-Khatthab berkomentar, “Jika aku tidak menunjuk pengganti, itu karena Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Namun, jika aku harus menunjuk pengganti, itu juga karena Abu Bakar telah menunjuk pengganti.”[11] Maksudnya, menunjuk pengganti, tetapi berdasarkan aspirasi umat.

Jadi, ketika Nabi saw. tidak menunjuk pengganti, dan Abu Bakar melakukannya, tidak bisa dikatakan, bahwa tindakan Abu Bakar menyalahi sunah Nabi. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh ‘Umar, dengan tidak menunjuk satu orang, tetapi 6 orang, juga tidak bisa dikatakan sebagai menyalahi sunah Nabi. Karena ini hanyalah uslub, yang mubah dan tidak tetap. Uslub ini diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itulah yang dipahami oleh para sahabat.

Namun, ketika uslub itu dilakukan dengan cara yang salah, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu’awiyah kepada Yazid, dengan menunjuknya sebagai putra mahkota, tanpa memperhatikan aspirasi umat, maka para sahabat pun menolaknya. Tidak hanya itu, Mu’awiyah juga melakukan kesalahan, dengan membai’at Yazid di saat Mu’awiyah, sebagai Khalifah yang sah, masih hidup. Tidak hanya itu, bahkan dia pun memaksa kaum Muslim untuk membai’atnya dengan carrot and steak. Bagi yang mau membai’at Yazid diberi hadiah uang, sedangkan yang tidak mau akan dibunuh dengan pedang.

Kesimpulan

Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa Islam mempunyai metode baku dalam meraih kekuasaan (istilam al-hukm). Islam juga mempunyai metode baku dalam mengangkat pemimpin (nashb al-imam).  Islam telah menetapkan thalab an-nushrah sebagai metode baku dalam meraih kekuasaan, bukan kudeta, revolusi, jihad, pemilu maupun yang lain. Islam juga telah menetapkan bai’at sebagai metode baku dalam mengangkat Khalifah.

Adapun aktivitas detail untuk melaksanakan metode baku itu adalah uslub. Karena uslub ini mubah, maka bisa berubah, dan bersifat tidak baku (tetap). Nah, posisi pemilu dalam konteks pengangkatan pemimpin adalah uslub yang mubah. Hukum kemubahannya mengikuti maqashid-nya. Jika digunakan untuk mengangkat pemimpin yang menerapkan hukum Islam jelas mubah, tetapi jika digunakan untuk mengangkat pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam, jelas tidak boleh.

Jika ada yang mengatakan, bahwa Islam tidak mempunyai metode baku dalam masalah ini, maka bisa dipastikan, orang itu tidak paham hukum thariqah, tidak bisa membedakan antara thariqah dan uslub. Bahkan, lebih parah lagi, tidak mengimani, bahwa Islam mempunyai metode yang baku, dan ini yang berbahaya. Karena klaim ini bisa meruntuhkan akidahnya. Na’udzu billah.

 


[1]     Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizb at-Tahrir, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, Beirut, cet. VI, 2001, hal. 57-59.

[2]     Al-‘Allamah Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum: Bahts[un] fi as-Sirah an-Nabawiyyah ‘ala Shahibiha Afdhala as-Shalata wa as-Salam, Dar Ihya’ at-Turats, Beirut, t.t. hal. 65.

[3]     Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ad-Daulah al-Islamiyyah, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, Beirut, cet. VII, 2002, hal. 12.

[4]     Al-‘Allamah Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum: Bahts[un] fi as-Sirah an-Nabawiyyah ‘ala Shahibiha Afdhala as-Shalata wa as-Salam, Dar Ihya’ at-Turats, Beirut, t.t. hal. 80.

[5]     Al-Hafidh Ibn Jarir at-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Dar al-Fikr, Beirut, t.t. Juz III, hal. 402.

[6]     Al-‘Allamah Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum: Bahts[un] fi as-Sirah an-Nabawiyyah ‘ala Shahibiha Afdhala as-Shalata wa as-Salam, Dar Ihya’ at-Turats, Beirut, t.t. hal. 89-90.

[7]     Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ad-Daulah al-Islamiyyah, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, Beirut, cet. VII, 2002, hal. 15.

[8]     H.r. Ibn Majjah dari al-‘Irbadh bin Sariyyah.

[9]     H.r. Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit.

[10]    Al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.t. hal. 156.

[11]    Al-Hafidh al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERLEMAH NEGARA ISLAM

Negara Islam berdiri di atas ideologi (mabda’) Islam. Di dalam ideologi Islam terdapat kekuatannya. Dengannya semata, kekokohan Negara Islam menjadi kenyataan dan ketinggiannya dapat tercapai. Berarti ideologi Islam adalah penopang utama wujudnya Negara Islam. Karena itu, Negara Islam berdiri dengan kuat karena kuatnya Islam. Negara Islam berhasil menaklukan negeri-negeri di dunia yang sangat luas hanya dalam masa kurang dari seabad, padahal sarananya hanya kuda dan unta. Semua bangsa dan umat yang ditaklukan Islam tunduk dalam waktu yang ringkas, padahal alat-alat dan sarana penyebarannya tidak meluas. Tidak ada alat selain lidah dan pena. Semua ini terwujud dengan sangat cepat tidak lain karena faktor Islam. Islamlah yang menjadikan Negara kuat.

            Musuh-musuh Islam mengetahui hal itu. Mereka sadar bawa Negara Islam tidak dapat dilemahkan selama Islam kuat mengakar dalam jiwa para pemeluknya, dalam pemahaman, dan penerapannya. Dengan sadar, mereka berusaha menciptakan sarana-sarana yang akan memperlemah pemahaman kaum muslimin dan penerapan hukum-hukumnya.

Sarana-sarana yang mereka gunakan jumlahnya banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan nash-nash Islam, bahasa yang dipakai, dan yang berkaitan dengan penuntasan fakta-fakta kehidupan. Sasaran yang mereka tuju adalah hadits-hadits nabi. Caranya dengan menyusupkan hadits-hadits palsu ke dalam hadits-hadits shahih yang asli. Hadits-hadits yang disusupkan tidak pernah dikatakan Nabi SAW. Akan tetapi mereka memalsunya dan menyusupkan makna-makna yang tidak islami dan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Islam ke hadits-hadits shahih yang asli, sehingga kaum Muslimin mengambil dan mengamalkannya, lalu mereka terjauhkan dari Islam. Mereka mendustakan Rasulullah SAW dengan cara memalsukan hadits-hadits di antara hadits-hadits yang asli dan menyebarkannya di tengah manusia. Hanya kaum Muslimin yang memahami Islam dan kaum zindiq yang bebas dari tipu daya itu. Mereka berhasil menggagalkan komplotan mereka. Para ulama dan perawi hadits bangkit. Mereka mengumpulkan hadits-hadits dan menyusun sejarah para perawinya dan sifat-sifat mereka, lalu menjelaskan mana hadits yang shahih, lemah, dan palsu sehingga sebuah hadits pun bisa dipelihara keasliannya. Dalam operasi penyeleksiannya, periwayatan hadits dibatasi hanya sampa periode tabi’ina tabiin (generasi setelah tabi’in atau dua generasi setelah sahabat) yang memperoleh hadits dari generasi tabi’in yang mendapatkannya dari sahabat. Hadits apapun yang diterima setelah generasi tabi’ina tabi’in, tidak diterima oleh para ulama penyeleksi hadits. Para perawinya juga diidentifikasi secara teliti dan tiap perawi diketahui dengan detil. Kemudian disusun dan dipaparkanlah tingatan-tingkatan kitab-kitab hadits, sehingga seorang Muslim jika mempelajari atau menelusuri sebuah hadits dimungkinkan akan mengetahui shahih tidaknya hadits dan lemah atau palsu tidaknya hadits. Dia dapat mengetahui ini dengan mengetahui sanad dan matan hadits.

Di luar semua itu(upaya memelihara kemurnian sumber-sumber hukum Islam), Negara Islam juga melakukan penjagaan dengan menghukum kaum zindiq dengan tangan besi. Sangsi paling berat yang mereka terima atas pemalsuan hadits dalah hukuman mati. Dengan demikian, komplotan yang hendak merusak Islam dan negaranya tidak memiliki pengaruh yang berarti.

Kemudian sasaran perusakan berikutnya yang dilancarkan musuh-musuh Islam adalah bahasa Arab karena bahasa inilah yang dipakai Islam. Mereka berusaha memisahkan bahasa Arab dari Islam. Pada mulanya mereka tidak berhasil melakukannya karena kaum Muslimin pada saat melakukan penaklukan negeri-negeri, mereka membawa Kitabullah, sunnah Nabi, dan bahasa Arab. Mereka mengajari manusia bahasa Arab sebagaimana mengajari mereka Al-Qur’an dan hadits. Orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Mereka belajar bahasa Arab sampai mahir kemudian mematangkannya. Bahkan, diantara kaum ‘ajam (orang-orang non-Arab) terdapat imam Mujtahid, seperti Abu Hanifah, juga ada penyair-penyair yang andal dan brilian, seperti Basyar bin Bard, dan ada pula penulis yang sangat tajam, seperti Ibnu al-Muqaffa’.

Dalam menjaga kemurnian bahasa Arab, kaum Muslimin sangat keras, sampai Imam Syafi’i tidak membolehkan penerjemahan Al Qur’an dan melarang shalat dengan bahasa selain bahasa Arab. Para ulama yang membolehkan penerjemahan Al Qur’an seperti Abu Hanifah, tidak menamakannya dengan tarjamahan Al Qur’an secara mutlak. Seperti demikianlah dukungan yang selalu diberikan pada bahasa Arab. Bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa yang sangat penting karena kedudukannya merupakan bagian dari permata Islam dan syarat diantara syarat-syarat itjihad. Pemahaman Islam yang diambil dari sumber-sumbernya dan pengambilan istinbat hukum tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bahasa Arab. Hanya saja bantuan atau dukungan ini telah hilang setelah abad ke-6 Hijriyah ketika yang menguasai pemerintahan adalah orang yang tidak mengetahui nilai bahasa Arab. Penguasa itu menyia-nyiakan urusan bahasa Arab. Akibatnya ijtihad menjadi terhenti dan tidak mungkin orang yang tidak mengetahui bahasa Arab mengambil istinbat hukum. Bahasa Arab menjadi terpisah dari Islam. Pemahaman Islam yang kacau mengacaukan Negara, dan otomatis kekacauan ini juga mengacaukan penerapannya. Ini memiliki pengaruh yang besar dalam Negara (Daulah Islam) dan pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa aktual. Akibatnya, problem-problem yang muncul tidak terpecahkan atau terpecahkan tetapi tidak benar, sehingga menumpuk di hadapan Negara yang pada gilirannya menyebabkan Negara terguncang dan akhirnya lenyap.

Ini kaitannya dengan nash-nash Islam dan bahasa Arab. Adapun sarana-sarana yang dipakai dalam kaitannya upaya untuk memperlemah tata laksana Islam dalam menyelesaikan fakta-fakta kehidupan, maka musuh-musuh Islam sejak beberapa abad pertama berusaha menyelaraskan antara filsafat India dan Islam. Zuhud dalam masalah-masalah keduniaan dan pencarian akhirat ditafsiri dengan praktek hidup yang sengsara dan penyiksaan badan. Akibatnya, banyak orang Islam yang menjauhkan diri dari gemerlap kehidupan dan menarik diri untuk tidak terjun ke dalam kenikmatan hidup yang melimpah. Itulah yang menjadikan mereka tidak bekerja di tandu Negara Islam dan dalam kancah kehidupan kaum Muslimin. Negara banyak kehilangan kerja keras dari anak-anak umat yang sebenarnya mereka sangat mungkin menggunakannya dalam dakwah Islam. Kehilangan itu justeru digantikan dengan penyiksaan badan mereka.

Kemudian muncul perang tsaqofah (peradaban dan kebudayaan) yang dilancarkan Barat terhadap kaum Muslimin. Barat membawa hadlarah yang bertentangan dengan hadlarah Islam. Barat memberi gambaran (khayalan) pada kaum Muslimin bahwa hadlarah yang dibawa berasal dari mereka (kaum Muslimin), lalu mendatangkan pada mereka sistem-sistem yang bertentangan dengan sistem Islam. Barat juga memberi gambaran kepada kaum Muslimin bahwa sistem-sistem yang dibawanya sesuai dengan hukum-hukum Islam, lalu memberi mereka undang-undang yang bertentangan dengan hukum syara’, kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian itu membawa pengaruh besar terhadap kaum Muslimin, dan akibat lebih lanjut menyebabkan hadlarah Barat menguasai dan mendominasi kaum Muslimin. Kaum Muslimin mulai memandang kehidupan dengan berlandaskan asas manfaat. Kemudian mereka mengambil sebagian sistem Barat untuk diterapkan dalam Daulah ‘Utsmani, lalu menafsiri ulang tentang riba dan membuka bank-bank. Langkah-langkah ini mengantarkan mereka pada kesembronoan mengambil undang-undang Barat, dan akibatnya, mereka menelantarkan batasan-batasan hukum Syara’ dan sebagai gantinya mengambil undang-undang pidana Barat. Langkah ini merupakan bencana terbesar yang menimpa Negara Islam dan menjauhkannya dari penerapan hukum dengan asas Islam, meski Negara telah menggunakan fatwa-fatwa yang membolehkan perbuatan-perbuatan ini. Jauhnya penerapan hukum Islam ini menyebabkan gelora iman dalam tubuh Negara melemah, dan otomatis menjadikan Negara berjalan di luar cahaya petunjuk, yang pada gilirannya Negara melemah dan layu.

Ini kaitannya dengan sisi memperlemah pemahaman Islam. Sedangkan sisi penerapannya, ada beberapa faktor yang saling kait-mengait yang menjadikan penerapan Islam rusak. Di antara faktor-faktor itu adalah partai-partai politik. Kebanyakan partai-partai politik pasca Khulafa al-Rasyidin memandang bahwa hanya pendapat partainyalah yang harus dilaksanakan. Partai-partai ini sering mengambil tindakan-tindakan represif (secara militer) sebagai jalan untuk mengantarkan tujuannya pada penguasaan pemerintahan yang selanjutnya dipakai untuk sarana penerapan pendapatnya. Hampir tidak ada partai yang memposisikan umat sebagai jalan untuk penerapan pendapatnya. Akibatnya, muncul partai Partai Kelompok ‘Abbasi dan mereka menguasai Persi dan Iraq, kemudian menjadikannya titik sentral gerakan. Mereka kemudian bergerak hingga menguasai Negara dan menjadikannya pemerintahan berada di tangan bani Hasyim. Kemudian muncul Partai Kaum Fathimiyin. Mereka berhasil menguasai Mesir dan berhasil mendirikan Negara di sana untuk dijadikan titik sentral gerakan partai. Dari Mesir, mereka bergerak untuk menguasai Negara Islam agar pemerintahan berdiri di atas pondasi pemikiran-pemikiran aliran Ismailiyah (paham yang dianut bani Fathimiyin) yang menentang syara’. Di awal perkembangannya, mereka berhasil melancarkan pukulan yang mampu menghentikan penaklukan-penaklukan dan mnyebabkan Negara disibukkan dengan urusan-urusan dalam negeri (kestabilan). Namun, pada perkembangan berikutnya (tahapan kedua), mereka mampu menciptakan pertarungan antara dua Negara (Daulah ‘Abasi berpusat di Baghdad dan Daulah Fathimiyah berpusat di Mesir) yang menjadikan kaum Muslimin hidup dalam dua Negara dalam waktu yang sama, padahal kaum Muslimin tidak boleh memiliki lebih dari satu Negara. Pergulatan sekte-sekte berpartai (juga berpasukan) ini akhirnya berpengaruh dalam memperlemah Negara Islam. Dampak berikutnya, penaklukan dan pengembangan dakwah menjadi terhenti.

Adapun pihak yang menyebabkan partai-partai politik mengambil cara ini (tindakan-tindakan represif dan militeris) adalah para Khalifah bani Amawi. Mereka dalam mendelegasikan jabatan kekhilafahan memakai cara pemberian amanat (semacam pengangkatan putra mahkota). Seorang calon Khalifah diberi amanat atau wasiat untuk melanjutkan kekhilafahan sebelumnya (biasanya Khalifah sebelumnya masih ada hubungan nasab dengan calon Khalifah), kemudian dia dibaiat. Cara ini tidak cenderung mengangan-angankan penantian baiat dan untuk mengantarkan pada pemerintahan yang kurang berpegangan pada baiat. Mu’awiyah mengamanatkan kekhilafahan pada putranya, Yazid, lalu sumpah baiat diberikan kepadanya. Kemudian setiap Khalifah sesudahnya mengikuti jejaknya. Setiap Khalifah mengamanatkan kekhilafahan kepada calon Khalifah berikutnya, kemudian manusia membaiatnya.  Hal ini menggiring kaum Muslimimn untuk membaiat orang yang telah diamanati kekhilafahan. Sangat sedikit atau jarang mereka membaiat orang lain (yang tidak diamanati oleh Khalifah sebelumnya). Cara ini dipakai oleh partai-partai politik untuk memperoleh kekuatan sebagai jalan yang mengantarkan pada penguasaan pemerintahan. Pengangkatan Khalifah dengan cara memberi amanat (menunjuk calon atau putera mahkota atau pengganti) semacam ini sebenarnya pernah dilakukan khalifah Abu Bakar ketika mengamanatakan kekhilafahan kepada Umar. Karena adanya penerapan yang tidak sehat, maka hasil-hasilnya tidak baik sebagaimana dijelaskan di muka (seperti dalam kasus-kasus pengangkatan Khalifah sesudah periode Khulafa ar-Rasyidin). Abu Bakar meminta pendapat kaum Muslimin tentang orang yang akan menjadi khalifah sesudahnya. Dan musyawarah para calon Khalifah, akhirnya yang paling menonjol hanya terbatas pada Ali dan Umar, kemudian amanat diberikan kepada Umar. Maka, Umar dipilih menjadi Khalifah, dan setelah Abu Bakar wafat, baiat secara otomatis diberikan kepadanya. Ini adalah persoalan syara’. Akan tetapi para Khalifah sesudahnya merusak penerapan cara ini. Amanat mahota kekhilafahan yang seharusnya diberikan untuk umum, hanya mereka peruntukkan pada anank-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang pengamanatan diberikan kepada lebih dari satu calon. Buruknya penerapan ini sudah tentu menyebabkan kaum Muslimin kesulitan memberikan baiat kepada orang yang dikehendaki, dan itu menyebabkan Negara Islam melemah. Sebenarnya, cara ini tidak banyak memberi pengaruh negatif jika Negara kuat. Namun, ketika Negara dalam keadaan lemah, pengaruhnya mulai tampak.

Persoalan yang merajam keadaan dalam negeri Negara Islam tidak terbatas pada masalah bait Khalifah saja, tetapi melebar hingga ke para penguasa daerah atau pejabat-pejabat tinggi Negara. Diamnya Daulah ‘Abbasi terhadap perilaku Abdurrahman yang berhasil memasuki Andalus (karena itu dijuluki al-Daakhil) dan membiarkan menguasai Andalus menyebabkan Abdurrahman memerintah Andalus secara penuh dan terpisah dari pusat Negara Islam (Baghdad). Abdurrahman memangkas sebagian wilayah Negara Islam dan mengaturnya dengan aturan tersendiri. Para penguasa sesudahnya yang menamakan diri dengan sebutan Amirul Mukminin juga mengatur pemerintahannya dengan aturan sendiri. Meski Andalus sebenarnya tidak terpisah dari tubuh Negara Islam dan kaum Muslimin yang tinggal di Andalus juga tidak terpisah dari kaum Muslimin lainnya yang tinggal di wilayah Daulah ‘Abbasi dan mereka tetap menjadi bagian dari kesatuan umat Islam, akan tetapi mereka terpisah secara administratif (aturan pemerintahan). Fakta ini menyebabkan kelemahan terserap ke dalam tubuh Daulah. Kelemahan itulah yang menjadikan kaum Kafir mudah menguasa Andalus. Padahal Negara Islam (Baghdad) waktu itu berada di puncak keluhuran dan kekuatan. Baghdad tidak mampu menolak serangan musuh yang melemahkan kondisi Andalus.

Ini kondisi yang terjadi di wilayah Barat Daulah (Daulah Andalus disebut wilayah Negara Islam bagian Barat). Adapun di wilayah Timur (pusat pemerintahan Negara Islam; Baghdad), pemerintah-pemerintah daerah (propinsi) diberikan kepada para gubernur secara umum. Tiap-tiap daerah diberi keleluasaan (otonomi) mengatur secara luas. Otonomi ini memberi kesempatan para  penguasa daerah untuk menggerakkan perasaan-perasaan kepemimpinan yang membuat mereka berambisi. Mereka memiliki kekuasaan yang otonom dalam administrasi (mengatur pemrintah daerah), sementara Khalifah merelakannya. Pengakuan atas legalitas kekuasaan Khalifah cukup dilakukan di mimbar-mimbar, pengeluaran surat keputusan yang diambil dari lembaga Khilafah, pembuatan uang dengan namanya, dan penyetoran pajak. Wilayah-wilayah propinisi yang memiliki kekuasaan otonom menjadikannya seperti Negara-negara federal, sebagaimana yang terjadi antara penguasa bani Saljuk dan Hamdani. Hal ini juga menyebabkan Negara Islam melemah.

Semua persoalan di atas menjadi sebab yang mengantarkan pada lemahnya Negara Islam. Kondisi ini terus berlangsung hingga Daulah ‘Utsmani datang dan menguasai Kekhilafahan. Mereka kemudian menyatukan hampir seluruh wilayah Negara Islam di bawah kekuasaan mereka, kemudian mengemban dakwah ke Eropa dan memulai penaklukan-penaklukan akan tetapi sayang, kekuasaannya tidak bersandar pada  dasar kekuatan iman para Khalifah pertama bani ‘Utsman. Khalifah-khalifah sesudahnya justeru bersandar pada kekuatan militer. Pemerintahannya tidak bersandar pada asas pemahaman islam yang benar dan penerapan yang sempurna. Oleh Karena itu, penaklukan-penaklukan yang diraihnya tidak memperoleh hasil sebagaimana penaklukan-penaklukan yang pertama. Di samping itu, di tubuh umat tidak ada kekuatan yang mendasar. Karena itu, kondisi yang mendominasi ini juga ikut memperlemah Daulah, kemudian memudar dan akhirnya Negara Islam hilang. Lenyapnya Negara Islam dari permukaan bumi tidak lain karena pengaruh faktor-faktor di atas, di samping karena macam-macam tipu daya yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam.

Faktor-faktor yang memperlemah Daulah yang akhirnya menyebabkan lenyapnya Negara Islam secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi dua faktor: (i) lemahnya pemahaman Islam dan (ii) buruknya penerapan Islam. Karena itu, yang dapat mengembalikan Negara Islam dalah pemahaman Islam yang benar, dan yang dapat menjaga kekuatan Negara adalah kelangsungan Negara yang terus menerus memahami Islam dengan benar, memperbaiki penerapannya dalam negeri, dan mengemban dakwahnya ke luar wilayah.

Cerita Aksi GeMa Pembebasan Tolak Kedubes AS di Indonesia

Hari ini begitu terik. Panas yang memanggang bumi sejak siang tadi belum mereda semenjak belasan pemuda yang tergabung dalam barisan gerakan mahasiswa pembebasan daerah Semarang melangsungkan aksinya. Di tengah terik ini mereka dengan lantang dan gagahnya meneriakkan takbir sambil bernyanyi riang:

“ Gemakan pembebasan tuk meraih ridho ilahi robi”

“Gemakan pembebasan tuh meraih ridho dari Ar Rohman”

“wahai kalian pembebas dunia”

“ladang dakwah jihad menanti di hadapan”

“mari gemakan pembebasan dunia”

“Gemakan takbir”

“Allahuakbar”

Syair-syair ini terus diulang-ulang sepanjang jalan eks Videotron. Seorang lelaki dengan jaket hitam dengan tinggi 165 cm tengah menyemangati kawan-kawannya dalam aksi kali ini yang digagas untuk mengusir AS karena AS adalah Negara penjajah. Ia memegang megaphone di tangan kanannya, dengan tali yang diselendangkan ke kiri bahunya dan tas yang tergendong di bahunya, ia terus mengumandangkan teriakan-teriakan kecaman terhadap AS dan sesekali menyelinginya dengan menyanyikan mars gema pembebasan. Cocok sekali dengan style mahasiswa. Meskipun sudah semester atas, semangat dakwahnya terus berkobar. Ezu namanya, dia mahasiswa Undip. Adalagi seorang lelaki yang menjadi pentolannya Gema di Semarang, dia adalah ketua Gema di Semarang, sebut saja lelaki itu Bung Rijal. Yang sering saya lihat di aksi-aksi gema ia senantiasa mengenakan jumper hitam dengan celana jeans yang sudah memudar warnanya. Dan aksi kali ini pun ia tidak meninggalkan kostum khas ala dirinya sendiri—lelaki yang kasual. Meski memiliki keunikan dalam melafadzkan lafal “r” menjadi “l” dia tidak kalah semangat dengan Ezu. Dia adalah lelaki yang kukagumi juga selain Ezu dalam style gema pembebasan. Dulu memang ada mahasiswa yang menurutku cocok sekali dengan style dan pembawaan Gema Pembebasan. Ia garang, tegas, blak-blakan dan bukan orang jawa tentunya, dia Ridwan Mansyur. Kalau orang Islam sudah pasti dong. Di Facebook dia suka menggunakan foto profil Monkey D. Luffy, seorang tokoh bajak laut yang kocak di seri One Piece, anime atau manga dari Jepang. Entah mengapa dia memakai foto profil itu, namun saya perah membaca postingannya saat ditanya kenapa Syabab kok memakai foto profil seperti itu. Dan dia menjawab, kalau semangat dan inspirasi kan bisa diperoleh dari siapapun. Meski itu tokoh anime ujarnya. Mungkin inilah yang melengkapi episode Gema Pembebasan dengan taringnya menantang kedzoliman penguasa dan korporasi asing di negeri mayoritas muslim ini dan senantiasa memberiakan solusi yang cerdas, aplikatif, dan handal yakni Syariah Islam yang dalam bingkai Khilafah.

Namun itu dulu, saat saya masih baru dan tidak mengerti banyak tentang dunia mahasiswa dan pergerakannya. Sekarang beliau sudah diterima kerja di Jakarta, entahlah pekerjaan apa yang dia tekuni sekarang ini. Yang jelas sekarang sudah tidak lagi kujumpai dia dalam setiap aksi gema yang dilakukan di Semarang. Yang tersisa kini hanyalah saya dan beberapa temen dulu seangkatan dengan Bung Ridwan. Yang terlihat sekarang, banyak wajah-wajah baru di Gema Pembebasan yang asing bagiku. Mereka adalah anggota baru di gema sekarang. Memang seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan dan pergantian. Sebagaimana yang teman-teman Gema pahami juga kalau rezim neoliberal SBY juga pasti akan berakhir dan di saatnya nanti juga akan terbit fajar Khilafah yang akan membawa perdamaian bagi dunia dan menebarkan rahmat bagi setiap manusia.

Dengan lafadz “r” yang sudah bermetamorfosa menjadi “l” pun , bung Rijal duet dengan Ezu dalam menyemarakkan suasana aksi dengan menyenandungkan mars Gema Pembebasan. Sesekali di tengah nyanyian itu, Dia tersenyum dan berhenti sejenak karena lupa syairnya. Namun, ia cerdas juga, meskipun lupa syairnya ia alihkan dengan tetap mengulang-ulang nada yang sama. Mereka berdua, Ezu dan Bung Rijal berjalan dari Undip pasca Sarjana hingga eks Videotron dengan menempati berisan paling depan

Awalnya aksi kali ini hanya dimeriahkan oleh 7 orang. Saya sempat miris menyaksikan kondisi ini. Di tengah karut marutnya negeri  ini yang diatur denga ideologi setan kapitalisme dan para pengusungnya adalah para penghianat rakyat, dimana aktivitas utama pemuda Indonesia saat ini kebanyakan adalah pacaran dan hiburan yang marak dan digandrungi pemuda saat ini adalah, boy and girl band, artis korea, dan warga masyarakat kampung yang suka dangdutan yang memamerkan lekuk tubuh biduannya (atau goyang Caesar yang menjadi pengganti biduan wanita dengan goyangan yang sporty dan menguras tenaga—namun tetap tidak Syar’I jik adilakukan bersamaan sebagaiman di tayangan telivisi), dan di tengah apatisme para kaum intelktual—merekalah yang saat ini berdiri tegar menantang arus dan mendedahkan kebenaran kepada dunia. Semoga Allah yang maha menyaksikan melihat apa yang kalian saksikan wahai saudaraku. Dan sesungguhnya jumlah itu tidaklah penting. Meski kalau lebih banyak bisa lebih baik.  Lihat saja betapa kemenangan itu nyata dan pasti ketika Perang Badr, di bulan Ramadhan, dalam kondisi terik gurun pasir, dan pastinya dalam kondisi shaum mereka para mujahidin Badr tegap berdiri melawan kejahiliyahan, melawan keangkuhan, menentang kemusyrikan, menantang pasukan Kafir Quraisy yang jumlahnya tiga kali lipat dibandingkan jumlah mereka. Namun kemenangan dan janji Allah itu nyata. Ternyata mujahidin lah yang dimenangkan dalam peperangan yang bersejarah itu. Lantas. Kita pun dengan aqidah Islam sebagai landasan gerakan pasti akan dimenangkan oleh Allah SWT suatu saatnya nanti.

Mereka bertujuh dalam pandangan saya adalah sososk-sosok yang memesona. Bagaimana tidak, mereka di tengah terik ini turun ke jalan, menyuarakan Islam, menantang AS dan memaki kapitalisme, demokasi dan sekulairsme. Subhanallah , meski tidak ada yang memperhatikan pun mereka tetap melaksanakan aksinya. Polisi yang datang mengamankan jalannya aksi pun tidak lebih dari 10 orang, yang tergabung dalam sebuah mobil polisi saja, tidak lebih dari itu. Mereka, oknum polisi pun hanya duduk-duduk saja. Mungkin karena saking terbiasanya gema pembebasan melaksanakan aksi tanpa anarkhis jadi mereka pastinya sudah memahami kalau aksinya dijamain damai dan tidak bakar-bakar ban segala. Kalau bakar ayam di tengah askinya pasti pak polisi ikutan untuk bergabung. Hehehehe.

 Rencana aksi pun dirubah. Yang awalnya ada orasi dari masing-masing kampus di Perguruan Tinggi yang ada di Semarang, berubah haluan dengan aksi damai menyebarkan pers rilis Gema Pembebasan Daerah Semarang terkait tindakan spionase AS di Indonesia melalui Kedubesnya yang ada di Monas, Jakarta. “Mari kawan-kawanku, sebelum memulai aksi , marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kesuksesan dan kelancaran acara ini dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal kebaikan buat kita”,  papar Bung Rijal sebelum memulai aksi. Dan kami pun mengiyakan dengan menundukkan kepala seraya memohon pada Allah SWT, penggenggam alam semesta, yang menurunkan Al-Qur’an sebagai kalamullah yang mulia, yang wajibul wujud. Sejenak telah berlalu, saya menatap ke depan. Melihat sekeliling dan bersiap-siap untuk membetuk barisan aksi.

“Ayo, bikin barisan dua-dua, eh…. Satu saf, eh bukan, satu berbanjar aja, biar panjang” ujar Ezu dengan megaphonenya, kami pun mengikuti intstruksinya. Setelah semua atribut dipakai, dari ikat kepala yang bertuliskan lafadz arab, laa illa ha ilallah muhamad rasull lullah”  juga papan aksi yang tidak lebih dari 10 buah, diantaranya bertuliskan AS=Negara Penjajah, Usir AS dari Indonesia, dan Syariah Khilafah HARGA MATI. Tidak ketinggalan juga bendera kebanggaan liwa, namun entah mengapa pasangannya “roya” tidak terlihat, juga ada bendera dengan lambang bola dunia yang diatasnya tertancap “roya” yang melingkari sebagian bola dunia tersebut. Lambang ini tercerap di secarik kain berwarna orange, ya inilah bendera pergerakan kami, Gema Pembebasan.

Sambil membawa satu bendera dan satu papan, masing-masing dari kami mulai menapakkan kakinya menuju eks Videotron. Gegap gempita (tidak terlalu membesar-besarkan berita kan?) aksi membahana badai ke setiap penjuru kota Semarang. Inilah kami, para pembebas dunia kegelapan kapitalisme, demokrasi sekularisme, kedatangan kami ke dunia ini bagaikan cahaya matahari yang mengusik dinginnya pagi subuh. Datangnya kami turun ke jalan akan membawa perubahan besar pada dunia. Turunnya kami ke jalan akan mengajak segenap lapisan masyarakat sadar akan kebenaran yang sudah menjadi kepastian datangnya, yakni Khilafah, kamilah para penyongsong tegaknya panji pelindung tauhid, kamilah para pejuang Islam itu.

Tidak kurang dari lima belas menit langkah kaki kami terhenti di eks videotron. Nampak begitu ramai para pengendara jalan, mobil, truk, motor, angkutan kota. Segenap kemajemukan masyarakat pun menghiasi jalan Pahlawan yang menjadi saksi segenap kegelapan gedung DPRD yang menghembuskan dana aspirasi pencekik rakyat, dana yang akan membuat rakyat semakin sengsara dengan kenaikan harga dimana-mana, krisis multi dimensi tak berkesudahan, pengangguran merajalela dan diobati dengan dana aspirasi yang hanya semakin membuat gendut pejabat penghianat rakyat (duh sedihnya masyarakat kecil).

Di tengah keberagaman itu, kami hadir membawa ragam baru sebuah perubahan. Sebuah sudut pandang lain terhadap realitas. Sesaat setelah tiba di eks videotron, panji liwa dan bendera Gema serta papan aksi kami pasang di tonjolan-tonjolan besi tepat di depan pintu gerbang kampus Undip Peleburan, dengan gagahnya mereka berkibar di timpa angin. Hingga papan-papannya pun ikut berjatuhan ditimpa angin yang kuat. Namun kemudian dibetulkan kembali dan diapit dengan kuat dengan cara lain (harus cerdas dengan kondisi minim khan?). Kemudian kami membagi tugas, satu rim press rilis kami bagi tujuh, dan tiap-tiap dari kami membagi-bagiannya ke segenap para pengguna jalan.

            Di tiap detik yang telah kami lewati, berpuluh-puluh dan bahkan ratusan wajah telah dilihat. Bersamaan dengan itu pula selebaran press rilis tertambat ditangan-tangan mereka. Harapan terdalam kami adalah agar mereka bisa membacanya nanti. Ketika sampai di tujuan, saat rehat, sudah mandi dan duduk manis di kursi di depan rumah kemudian mengamati kata demi kata, baris demi baris dan paragraf demi paragraf. Membacanya dengan penuh saksama, dengan penghayatan yang tinggi, dengan aktivitas alpha pada otak. Dan akhirnya, dengan landasan aqidah yang mereka miliki akan mendukung setulus hati, sepenuh jiwa dan apa adanya. Bahwa apa yag tertuang dalam naskah press rilis itu adalah suatu kebenaran. Sebuah analisis yang cerdas, dalam dan solutif terhadap realitas Indonesia di tengah cengkeraman Kapitaslime.

            Jika yang membaca di antara mereka adalah dari kalangan pemikir dan filosof ia akan berkata:

“ Sesungguhnya keagungan dan hakikat kebenaran ada pada tiap manusia yang mengetahui jati dirinya. Dan sungguh kehinaan di atas kehinaan bagi manusia yang berakal namun menempatkan akalnya di bawah hawa nafsunya, maka kondisi yang terjadi adalah ia tidak pantas memilik harga diri , ia telah tersesat dalam rimba belantara kerakusan dirinya. Ia tidak berdaulat dan senantiasa dijajajah. Ia senantiasa gagal dalam memahami siapa dirinya. Dan itulah Indonesia. Itulah mengapa AS berhasil dengan tanpa halangan karena pemimpin-pemimpin di Indonesia adalah budak bagi dirinya sediri sebelum mereka menjadi budak orang lain dan AS”

            Jika yang membacanya dari kalangan akademisi dan pengamat, mereka akan berujar:

“Kurang data apa lagi sih? Bukankah AS memang penjajah yang nyata? Bukankah cengkeraman AS ada di banyak Negara, tidak hanya Indonesia? Bukankah tiap Negara ketiga yang menjadi mitra AS hanya akan diperalat dan diperas kekayaan negaranya? Lantas, tulikah para penguasa negeri ini? Mahasiswa saja sudah mengetahui, bagaimana bisa mereka bisa buta melihat realitas AS di percaturan politik dunia? Bagaimana mereka bisa tuli mendengar tiap jutaan informasi yang bocor via wikileaks dan media maya lainnya dan bahkan reralitas AS sendiri dalam mengurusi negerinya? Lupakah mereka akan peristiwa Wall Street dan Shut Down kemarin? Maka, tidak lain mereka adalah antek asing. Mereka, belum bisa dikatakan pemimpin, karena belum mengabdi pada kepentingan rakyat. Hal ini terbukti dengan dikuasai beberapa asset sumber daya alam di Indonesia oleh mereka. Lihat saja Mesir, Libya, dan negeri-negeri Arab Spring yang terus berotasi dengan pemimpin-pemimpin yang menjadi boneka AS. AS senantiasa tidak melepaskan begitu saja mereka menentukan nasibnya sendiri. Nasib mereka sudah digariskan menjadi budak AS. Maka benarlah adanya pers rilis ini.”

 

 

PERNYATAAN SIKAP

LAWAN PENJAJAHAN DAN TINDAKAN SPIONASE NEGARA TERORIS AMERIKA

 

Sebagaimana yang ramai diberitakan selama sekitar empat bulan terakhir dalam berbagai media massa internasional, terungkap fakta yang menunjukkan tingkah congkak negara penjajah Amerika Serikat, yaitu strategi intelijen dengan menyadap alat komunikasi elektronik di banyak negara dunia. Berawal dari terungkapnya operasi intelijen Amerika Serikat pada awal Juli 2013 terhadap masyarakat dan Kanselir Jerman, berkembang pada fakta lain yang lebih menyedihkan, sebagaimana yang diberitakan oleh media terkemuka Jerman, Der Spiegel, Indonesia termasuk dalam salah satu dari 90 lokasi yang disadap, dengan titik tepatnya ada di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Terungkapnya fakta ini harus dipandang sebagai bentuk upaya memperkuat cengkraman penjajahan tidak langsung yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia. Di bidang tambang dan pengelolaan blok migas, Amerika Serikat merupakan salah satu pemain utama di Indonesia. Tentu masyarakat sangat familiar dengan Freeport McMoran, perusahaan tambang yang mengelola lahan di Tembagapura, Timika, Papua. Produksi tambang itu per hari mencapai 220.000 ton biji mentah emas dan perak. Selain Freeport, masih ada Newmont, perusahaan asal Colorado, Amerika, yang mengelola beberapa tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Tahun lalu, setoran perusahaan ke pemerintah mencapai Rp 689 miliar, sudah mencakup semua pajak, dari keuntungan total mereka. Jika dari NTT saja, pada 2012 pendapatan Newmont mencapai USD 4,17 juta. Belum lagi sederet operator migas yang rata-rata kelas kakap sebagai mitra pemerintah menggelola blok migas. Chevron, memiliki jatah menggarap tiga blok, dan memproduksi 35 persen migas Indonesia. Disusul ConocoPhilips yang mengelola enam blok migas. Perusahaan yang telah 40 tahun beroperasi di Indonesia ini merupakan produsen migas terbesar ketiga di Tanah Air. Lalu, tentu saja ExxonMobil yang bersama Pertamina menemukan sumber minyak 1,4 miliar barel dan gas 8,14 miliar kaki kubik di Cepu, Jawa Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Gerakan Mahasiswa Pembebasan menyatakan:

1.      Menuntut Pemerintah Indonesia untuk mencabut izin pembangunan gedung Kedubes AS dan menutup Kedubes AS tersebut. Tindakan ini harus dilakukan sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memang benar-benar menjaga keamanan dan kedaulatan negeri ini. Tapi bila  tidak dilakukan, maka hal ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah telah tunduk pada tekanan negara penjajah.

2.      Menyerukan kepada seluruh umat Islam, rakyat dan mahasiswa untuk sungguh-sungguh menolak segala bentuk penjajahan termasuk yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya, dengan cara berjuang mewujudkan kehidupan Islami  dimana di dalamnya diterapkan syariah Islam di bawah naungan Khilafah. Keberadaan Khilafah adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, karena Khilafah inilah yang menjadi satu-satunya benteng sejati bagi umat Islam terhadap berbagai serangan yang dilakukan oleh kafir penjajah.

 

Semarang, 8 November 2013

Ketua  Gerakan Mahasiswa Pembebasan

Daerah Semarang

 

 

 

Saifur Rijal

HP. 085740 227 672

 

 

            Jika yang membacanya dari kalangan da’i, ulama, asatidz, atau mubaligh. Mereka akan bergumam:

Hasbunallah wani’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nasir. Hanya Allahlah tempat bergantung dan menjadi standar  bagi kaum yang di dalam jiwanya memiliki iman. Allahlah sumber kebenaran, dan dariNya distandarisasilah semua kebenaran yang bersifat relatif yang ada di benak manusia. Maka sudah tidak ada keraguan sedikitpun, hanya Allahlah yang menjadi ghayatul ghayah sebuah misi kehidupan. Dan Khilafah lah representasi kebenaran integral Islam yang kaffah. Maka dengan Khilafah sajalah Indonesia berdaulat dan benar-benar akan memutus hubungan dengan Negara muahriban fi’lan layaknya AS sekarang. Laa haula walaa quwata ilaa billah. Sungguh ada kebenaran yang dalam, kejernihan berfikir dan keberlangsungan yang abadi bagi para pengusung Khilafah di tengah badai hedonis yang tengah menimpa kaum muslimin. Hingga umat sekarang terjangkiti penyakit wahn, hubud dunya dan takut mati, mereka menjadi umat yang tidak memiliki kekuatan, bagaikan buih di lautan. Allahukabar, astagfirullahal ‘adziim.”

            Jika yang membacanya dari kalangan budayawan, mereka akan menanggapi:

“ Yah…. AS lagi, AS lagi. Ngomong-ngomong saya pernah ke Texas, Holywood, Penysilvia, Los Angeles, dan White House lho. Beberapa kali berkunjung ke AS, beberapa kali mengamati masyarakt sana, beberapa kali survey sistem kebudayaan mereka dan merumuskan satu kesimpulan tentang Amerika. Amerika Negara yang maju. Memang, namun demikian Amerika tidak lebih dari simfoni yang kehilangan harmoninya. Ia sebagaimana susunan Bethoven yang tidak lagi nyaman, ia Mozart yang tidak lagi menjadi solusi ampuh untuk membangkitan kedamaian hakiki. Ia kering. Ibarat padang yang gersang, tidak ada sumber air, tidak ada keteduhan pepohonan. Meski Amerika pemroduksi pesawat, teknologi komputer yang maju dan gedung-gedungnya yang mencakar-cakar langit. Ia tidak lebih dari baju permadani yang dikenakan pelacur. Indah namun busuk di dalamnya. Kalau berbicara AS maka Anda harus mereview lebih jauh dan menyelam lebih dalam di lautan ketenangan jiwa. Karena seni itu tenangnya jiwa dalam kebenaran, bukan terpuaskannya jasmani dalam kegembiraan. Mahasiswa ini terus bergerak, maka bergeraklah dengan seni yang membuat hati kalian tenteram, membuat ritme yang akan menyelamatkan dunia, membuat timbre yang mampu mengakomodir segenap warna suara. Dan harmonisasi dari kesemuanya itulah Khilafah Islamiyah. Kalian adalah para seniman pejuang kebenaran itu. Hatiku terpaut dan terkesima dengan gelegar seni yang mengguncang dunia ini.”

Namun, kami jumpai pula ada saja orang yang mengangkat tangannya, dengan melambaikan kelima jarinya tanda tidak ingin menerima selebaran ini. Kami pikir, mereka tanpa membacanya pun sudah mengecam AS dengan segala bentuk kebiadabannya terhadap dunia ketiga. Hingga mereka pun sudah sangat terbiasa dengan semua ini. Mereka sudah teramat memahami tabiat AS. Atau bisa jadi mereka adalah para pengggemar AS (namun kami tidak akan berfikir demikian meski ada potensi mereka itu adalah demikian). Karena kami ingin menjaga kebersihan hati dari segenap prasangka buruk yang hanya akan meberangus amal soleh kami.Amal soleh aksi ini atau amal soleh yang lain. Atau mereka menganggap kami sedang jualan suat produk. Hehehe. Ada-ada saja penjual sambil mengibarkan bendera liwa dan simbol GeMa Pembebasan, atau karena mereka tidak melihatnya? Akh, terlalu banyak prsangka dan praduga. Namun demikianlah keadaannya.  Belum saya pernah jumpai sejarahnya kalau ada penjual yang se-ideologis itu. Hehehehe.

Sekian dulu, capek. . . .

 header

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sublimasi Bangsa-Bangsa Menjadi Satu Umat

Rasulullah SAW wafat setelah seluruh jazirah Arab masuk Islam, setelah melumatkan kemusyrikan, setelah negara Islam memerintah dengan Islam, baik secara aqidah maupun sistemikkhilafah sublimasi, setelah Allah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya terhadap kaum muslimin dan meridhai Islam menjadi agama mereka, dan setelah beliau memulai seluruh dakwahnya ke seluruh umat dan bangsa-bangsa yang menjadi tetangganya dengan cara mengirimkan surat-surat kepada raja-raja dan para penguasanya, dengan detasemen-detasemen dan peperangan-peperangan di perbatasan Romawi di Mut’ah dan Tabuk.

Kemudian para Khalifah Rasyidin (Abubakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib) mengikuti jejak beliau. Mereka juga melakukan penaklukan-penaklukan. Irak yang penduduknya sangat heterogen berhasil ditaklukan. Ada yang beragama Nasrani, Mazdakiyah, Zaradastiyah dan adapula yang berbangsa Arab dan Persi. Tidak beberapa lama Persi menyusul. Penduduknya terdiri dari orang-orang ‘ajam, sedikit Yahudi, dan Romawi, namun mereka beragam dalam agama Persi. Syam juga jatuh ke tangan para Khilafah Rasyidin. Syam termasuk wilayah jajahan Romawi dan berbudaya dengan kebudayaan Romawi dan beragama Nashrani. Penduduknya terdiri dari bangsa Suriah, Arman, Yahudi, dan sebagian Yahudi dan sebagian Romawi. Afrika Utara yang penduduknya dari kaum Barbar dan di bawah kekuasaan Romawi akhirnya juga jatuh ke pangkuan kaum muslimin.

Setelah periode Khulafaur Rasyidin, muncul masa Amawi. Mereka juga mengikuti jejak-jejak para pendahulunya dengan melanjutkan penaklukan-penaklukan. Sind, Khawarizmi, dan Samarkand dikuasai dan dimasukkan ke wilayah negara Islam. Kemudian mereka menyeberangi selat Gibraltar lalu menaklukan Andalus dan dijadikan bagian dari negara Islam. Aneka macam negeri-negeri ini memiliki suku-suu, bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat, undang-undang dan kebudyaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini sudah barang tentu dilatari perbedaan-perbedaan pemikiran dan jiwa. Karena itu, proyek peleburan dan pembauran kemudian mengubah perbedaan-perbedaan itu menjadi umat yang satu yang disatukan oleh agama, bahasa, tsaqofah, dan undang-undang merupakan pekerjaan yang amat sulit dan berat. Jika dikategorikan berhasil, tentu merupakan sesuatu yang sangat tidak lazim, dan selain Islam tidak mungkin merampungkannya.

Proyek ini juga tidak akan terwujud kecuali dengan Negara Islam. Bangsa-bangsa ini setelah tunduk di bawah bayangan dan panji-panji dan pemerintahan Negara Islam serta masuk ke dalam jati diri Islam menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Ini terjadi karena pengaruh penerapan hukum Islam terhadap mereka, disamping kenyataan mereka yang memeluk aqidah Islam. Ada empat hal penting yang merampungkan sublimasi bangsa-bangsa:

  1. Perintah-perintah Islam
  2. Pembauran kaum Muslimin penakluk dengan bansa-bangsa taklukan di tempat tinggal dan kehidupan
  3. Masuknya penduduk negeri taklukan ke dalam Islam
  4. Orang-orang yang memeluk Islam diubah secara total dan beralih dari satu keadaan ke keadaan yang baru (Isam)

 

Perintah-perintah Islam membawa konskuensi bagi para pemeluknya keharusan untuk menyarakan Islam, mengemban dakwahnya, dan menyebarkan hidayahnya. Mereka dituntut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini menurut kemampuan mereka. Tugas-tugas dakwah ini otomatis mengharuskan adanya jihad dan penaklukan negeri-negeri. Dua misi suci ini dilakukan sampai dapat mendudukkan manusia pada pemahaman Islam dan memposisikan mereka dalam perwujudan hakikat hukum-hukumnya. Misi ini tentunya juga menuntut Islam membiarkan manusia menentukan pilihannya. Jika mereka menghendaki Islam, bisa langsung memeluknya. Jika tidak, mereka tetap boleh memeluk agama lama mereka. Mereka hanya dituntut tunduk pada hukum-hukum Islam tentang urusan-urusan muamalah (hukum-hukum perdata) dan hukum-hukum pidana. Tujuannya untuk mengatur dan menata pekerjaan-pekerjaan manusia dengan kesatuan sistem yang menjamin pemecahan problem-problem mereka, disamping untuk menumbuhkan perasaan jiwa non-muslim bahwa kedudukan mereka di dalam sistem Islam (dalam hal undang-undang perdata dan pidana) sama dengan kaum Muslimin. Mereka semua saling terikat dan sama-sama sebagai warga negara yang punya kewajiban menerapkan sistem yang berlaku. Mereka dapat menikmati hidup dengan tentram dan akan selalu di bawah naungan panji-panji Islam.

Perintah-perintah Islam menciptakan suatu konskuensi, yaitu memandang orang-orang yang diperintah dengan pandangan kemanusiaan, bukan pandangan sektarian, kelompok atau madzhab. Karena itu, penerapan hukum-hukum terhadap seluruh komponen masyarakat harus dengan asas persamaan, bukan perbedaan, yaitu membedakan antara yang muslim dan non-muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu berbakti karena Allah [dan] menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebh dekat kepada takwa. Dan bertakwallah kepada Allah. Sesugghnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Maidah:8).

Negara Islam memperlakukan sama terhadap semua manusia dalam aspek hukum dan keputusannya. Hakim ketika mengatur urusan-urusan manusia dan memutuskan, seorang qadhi ketika memutuskan keputusan di antara manusia, maka masing-masing tidak boleh memandang status terdakwa, juga tidak boleh melihat dengan selain penglihatan kemanusiaan. Islam harus menetapkan sistem pemerintahan dengan kesatuan yang menyatukan bagian-bagian wilyah negara, sebagaimana keharusannya menanggung kebutuhan-kebutuhan setiap wilayah Negara Islam dengan memberi anggaran yang diambil dari Bait Al-Mal (kas negara), tanpa memperhatikan apakah anggaran yang berhasil dikumpulkan sedikit atau banyak, apakah kekayaan negara memenuhi kebutuhan atau tidak, sebagaimana juga keharusan mengumpulkan kekayaan negara dari semua wilayah secara sentral, menyeluruh, dan menyatu. Dengan demikian, semua negeri taklukan menjadi satu wilayah dalam satu negara dengan dimasukkannya dalam Pemerintahan Islam yang berjalan secara pasti melalui peleburan.

Faktor terbesar yang berpengaruh membawa penduduk negeri-negeri taklukan memeluk Islam adalah pembauran yang dilakukan kaum Muslim sendiri sebagai pihak penakluk. Mereka dengan suka rela berbaur dengan penduduk setempat. Setelah menaklukan, mereka tinggal di negeri taklukan itu, berbaur dengan penduduk setempat, lalu mengajari dan mendidik mereka dengan dan tentang tsaqafah Islam. Mereka tinggal dengan penduduk asli di rumah-rumah saling mengikat hubungan tetanggaan sehingga pemukiman penduduk penakluk dan bangsa-bangsa taklukan kumpul menjadi satu. Seluruh penduduk tidak dipisahkan menjadi dua kelompok yang berbeda: kelompok penakluk dan kelompok yang ditaklukkan atau keompok pemenang dan kelompok yang dikalahkan. Mereka semua adalah rakyat Negara Islam yang masing-masing saling tolong menolong dalam menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Mereka dipandang sama. Urusan-urusan dan kebutuhan khusus mereka sama-sama mendapat pelayanan yang sama (adil). Mereka pun akhirnya melihat sifat-sifat luhur yang menjadikan mereka dicintai oleh para penguasa dan Islam. Para penguasa dan seluruh kaum Muslimin [dibolehkan] menikah dengan Ahlul Kitab dan memakan sembelihan dan makanan mereka. Pembauran ini tentunya menjadi pendorong bagi mereka untuk memeluk Islam karena mereka dapat melihat pengaruh Islam dalam diri para penguasa, sebagaimana mereka melihat cahayanya dalam penerapan semua sistem. Dengan demikian, bangsa-bangsa ini saling meleburkan diri dan akhirnya menjadi umat yang satu.

Adapun masuknya negeri taklukan ke dalam Islam adalah dengan bentuk yang umum. Penduduk tiap daerah memeluk Islam secara bergelombang, sampai sekelompok penduduk di daerah terpencil dari negeri taklukan Islam memeluk Islam. Orang-orang masuk Islam secara berkelompok-kelompok, dan lambat-laun seluruh manusia menjadi kaum Muslimin. Islam tidak terbatas menjadi agama para penakluk. Dengan masuknya penduduk suatu negeri dalam Islam, maka mereka melebur dengan bangsa penakluk, lalu mereka menjadi satu umat.

Perombakan total yang diciptakan Islam dalam diri para pemeluknyadilakukan dengan mengangkat kesamaan akal mereka, lalu di tengah mereka diadakan aqidah Islam. Di atas kaidah pemikiran Islam, semua pemikiran dibangun.  Kebaikan dan keburukan pemikiran dianalogikan dengan standar kaidah ini. Mereka mengalami transformasi aqidah dan peribadatan, dari keimanan yang sentimentil menuju keimanan yang rasional dan dari penyembahan berhala, api, trinitas, dan bentuk-bentuk penyembahan lainnya yang tidak rasional menuju penyembahan Allah dan apa-apa yang dibentuk oleh pemikiran yang mendalam dan pandangan yang luas. Islam menjadikan mereka membenarkan adanya kehidupan lain dan menggambarkannya dengan gambaran yang dijelaskan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Dalam gambaran kehidupan itu dijelaskan tentang adanya nikmat (Surga) dan siksaan (Neraka). Akhirnya, mereka mengambar dan melihat kehidupan secara hakiki. Dengan demikian, kehidupan bagi mereka memiliki makna kendali dan ladang karena kedudukannya sebagai jalan bagi kehidupan lain yang lebih bahagia dan lebih abadi. Karena itu, mereka menerima dan menghadapi kehidupan dunia dengan sungguh-sungguh, tidak menyia-nyiakannya, dan menjadikannya sebagai sebab-sebab [perolehan nikmat akhirat dan ridha Allah], menikmati perhiasan dan rezeki Allah yang bagus-bagus yang dikeluarkan untuk hamba-hambaNya, dan menjadikan kehidupan memiliki standar-standar yang baik dan gambaran yang hakiki.

Setelah adanya standar kehidupan adalah manfaat dan manfaat ini dikendalikan untuk diamalkan. Ini adalah tujuan amal dan tujuannya adalah nilai amal itu. Maka, yang menjadi standar kehidupan adalah halal dan haram. Dan, yang menjadi kontrol dan arah amal adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Selanjutnya, tujuan pengontrolan amal dengan perintah-perintah dan larangan-laranganNya adalah ridha Allah. Nilai amal akhirnya menjadi tujuan dari maksud pelaksanaan amalan itu. Nilai amal sendiri bentuknya macam-macam. Ada yang berupa ruhani jika bentuk amalnya adalah sholat, jihad atau yang sejenisnya. Ada yang berbentuk materi jika amalnya berbentuk jual beli, sewa menyewa atau yang sejenisnya. Ada yang berbentuk etika jika amalnya adalah amanat, rahmat atau yang sebentuk dengannya. Akibatnya mereka membeda-bedakan antara nilai yang diarahkan ke perbuatan dan nilai amal yang dikerjakan dengan amal untuk nilai itu. Dengan demikian, Islam menciptakan gambaran kehidupan yang berbeda dengan gambaran yang mereka peroleh sebelumnya dan menjadikannya hakikat kehidupan yang memiliki gambaran yang hakiki dengan standar yang diletakkan oleh Allah. Standar itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, yaitu halal dan haram.

Islam menjadikan kehidupan memiliki makna yang hakiki dalam pandangan mereka. Setelah memperoleh kebahagiaan dengan lapar yang dikenyangkan dan jasad yang diberi makan, maka kebahagiaan hakiki yang harus mereka peroleh adalah ridha Allah. Kebahagiaan adalah ketentraman abadi yang dimiliki manusia. Kebahagiaan yang demikian tidak akan diperoleh denga kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwat, tetapi hanya dengan memperoleh ridha Tuhan semesta alam.

Seperti demikianlah keadaannya. Dalam mengarahkan pandangan bangsa-bangsa yang memeluk Islam untuk kehidupan dan untuk diamalkan, Islam memberi pengaruh kuat. Mereka diharuskan mengamalkan Islam dalam kehidupan. Islam mengubah tingkatan-tingkatan tatanan nilai , lalu meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Setelah kehidupan menjadi tingkatan tata nilai yang tertinggi bagi manusiadan mabda’ adalah tingkatan yang paling sedikit (rendah), maka Islam membalik tingkatan-tingkatan ini, lalu menjadikan mabda’ di tingkatan pertama (tertinggi) dan kehidupan di tingkatan yang paling sedikit (rendah). Dengan demikian, Islam mampu mengubah pemeluknya menjadi orang yang mempu mendermakan hidupnya di jalan Islam karena tingkatan tata nilai Islam (mabda’) lebih mahal atau lebih tinggi daripada kehidupan itu sendiri. Ini sangat berpengaruh dalam mendorong pemeluknya untuk lebih berani menanggung beban-beban berat dan kesulitan-kesulitan di jalan Islam.

Dengan demikian, segala sesuatu dalam kehidupan diletakkan di tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan hal-hal itu. Dampaknya, kehidupan menajdi luhur. Orang Islam bisa merasakan ketenangan yang abadi dalam kehidupan. Di seluruh alam hanya ada satu rumusan teladan (nilai) yang idela, tetap, baku, dan tidak berubah, yaitu keridhaan Allah. Ini menyebabkan keteladanan tertinggi di sisi manusia berubah. Setelah bangsa-bangsa memiliki nilai keteladanan yang tinggi dan bermacam-macam, mereka akhirnya hanya memiliki satu-satunya keteladanan tertinggi, baku, dan kokoh. Akibat perubahan [nilai] keteladanan yang tertinggi yang dimiliki bangsa-bangsa dan umat-umat, maka makna segala sesuatu di mata mereka menjadi berubah dan pemahaman mereka tentang keutamaan-keutamaan sesuatu juga berubah.

Keberanian, kesatriaan, membela kelompok atau suku, bangga terhadap harta dan jumlahnya, kemuliaan hingga batas yang berlebih-lebihan, loyal terhadap kabilah atau kaum, kersa dalam permusuhan, menuntut balas, dan apa-apa yang sejenis dengannya adalah pokok-pokok keutamaan. Lalu Islam datang dan tidak menjadikan nilai-nilai itu sebagai pokok-pokok keutamaan dan tidak membiarkannya sebagaimana adanya. Akan tetapi, Islam mengubahnya menjadikan sifat-sifat yang menghiasi manusia dengan perintah-perintah Allah yang perintah-perintah itu dipenuhi semata-mata karena perintahNya, bukan karena esensi keutamaan-keutamaan itu, juga bukan karena di dalamnya terkandung manfaat-manfaat, serta bukan karena sesuatu yang diseret oleh kebanggaan, juga bukan karena kebiasaan-kebiasaan, adat-adat, dan warisan-warisan yang harus dipelihara. Karena itu, wajib menundukkan manfaat-manfaat individu, kesukuan, kebangsaan dan umat untuk perintah-perintah Islam semata.

Seperti demikianlah yang dikerjakan Islam. Islam melakukan transformasi akal dan jiwa bangsa-bangsa yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, mereka mengubah pribadi dan konsep-konsep mereka pra-Islam tentang alam, manusia dan kehidupan, serta standar-standar mereka tentang segala hal dalam kehidupan. Mereka menajdi paham bahwa kehidupan memiliki makna khusus, yaitu keluhuran dan kesempurnaan. Mereka menjadi manusia baru yang memilki keteladanan tunggal (nilai ideal) yang tertinggi dan baku, yaitu ridha Allah. Memperoleh keteladanan tertinggi, yakni keridhaan Allah, bagi mereka adalah kebahagiaan yang dirindukan. Dengan demikian, mereka menjadi makhluk lain yang berbeda dengan kemakhlukan mereka sebelumnya.

Dengan empat hal ini, semua bangsa yang tunduk pada Negara Islam melepaskan diri dari keadaannya yang semula. Pemikiran-pemikiran dan semua arah pandangannya menyatu dalam kehidupan sehingga menajdi satu. Penyelesaian problem-problem menyatu dengan penyelesaian yang satu. Maslahah-maslahahnya juga menyatu, lalu menjadi satu maslahah, yaitu maslahah Islam. Tujuan-tujuan mereka dalam kehidupan menyatu, lalu menjadi satu tujuan, yaitu meninggikan kalimat Allah. Sudah pasti, semua bangsa ini melebur ke dalam Islam, lalu mereka menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam.

 

Kira-kira Siapa Dia?

Dari arah jalan seberang seorang laki-laki berjalan, langkahnya semakin jelas kalau Dia sedang menuju sebuah warung makan yang menyediakan menu baso otak sapi.Sampailah Ia ke warung yang dituju. Disana lelaki paruh baya duduk termangu di depan warung. Tatapannya kososng ke depan. Seolah ia sedang menahan beban berat suatu kehidupan. Namun dari tatapan yang kosong itu, ia tetap lelaki yang tegar. Justeru dengan sorot matanya yang sayu nan apa admerenunganya, ia seoah ingin mengatakan pada dunia bahwa Aku adalah lelak yang telah eninggalkan dunia  ini. Aku tidak seperti kebanyakan orang yang sekarang mati-matian mengejar dunia nan penuh gemerlap.

*********

Belum sempat kakinya melangkahkan masuk ke dalam warung Ia sempatkan diri untuk menyapa lelaki tersebut.

“Punten Pak, kula angsal lungguh teng mriki?”

tanya lelaki tersebut sembari menunjuk kursi panjang di sebelah lelaki tersebut”

Oh, monggo mas”

“Punten pak, naminipun sinten nggih?”

“Pak Iwan”

“Asalipun pundi?”

“Meteseh”Lelaki yang datang dari ujung seberang jalan terdiam, lelaki paruh baya kemudian menanyakan beberapa pertanyaan:

“Nah Masipun, saking pundi?”

“Kula nembe mawon saking Simpanglima Pak, onten acara Suroan” tanpa menjawab pertanyaan inti, Ia melanjutkan dengan nada yang penuh dengan semangat muda nan bergelora.

“Suroan niku wos acaranipun tarhib Muharram 1435H. Hizbut Tahrir ingkang ngawontenake pak”

“Oooh, Sampeyan Hizbut Tahrir” tukas lelaki paruh baya tadi seoah sudah mengenal Hizbut Tahrir

“Nah teng mriki seg nopo toh Pak”

“Kula seg nganter Mbah”

“Bapak remen maos boten? koran,tabloid utawi majalah?”

“Nggih remen”

“Kula nggadahaih majalah Al-Waie’ Pak”

Sambil menarik  tas yang tergendong di pundaknya, Ia meletakannya di pangkuannya, kemudian merogoh ke dalam dan ia keluarkan beberapa majalah Al Waie’ dan memberikan satu buah untuk lelaki paruh baya tadi. Beberapa jurus waktu terlewati, bunyi piring dan perabot dapur yang lainnya mengisi kekosongan dialog di atara dua lelaki yang baru bertemu ini. Tiga menit dalam keheningan dialog, lelaki paruh baya tadi hanya melihat-lihat foto agenda dakwah yang dimuat di majalah. Tanpa komentar sedikitpun. Nampaknya sang pemuda tadi ingin menyampaikan sesuatu kepada lelaki paruh baya tadi. Namun tiba-tiba hasratnya hilang kerana Mbah yang ditunggu dari tadi sudah di bibir pintu keluar.

” Oh ya Mas, kula pamit riyin”

“Oh, monggo Pak”semenjak itu dialog terputus, mungkin untuk selamanya. Lelaki paruh baya itu berdiri . Membenarkan peci putihnya dan beranjak dari kursi kemudian mendekati motor yang sudah terparkir di depan warung sebelum kedatangan pemuda tadi. Dari kejauhan nampak, bahwa celananya ternyata cingkrang.

Tokoh Meulaboh Berdiksusi Bahas Penerapan Syariah dan Khilafah

HTI Press. Pada hari Selasa tgl 29 Oktober 2013 sejak pukul 20.30 s.d 23.00 wib di Lantai 2 Kafe Malaka Kota Meulaboh telah berkumpul peserta kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Ulama dan Tokoh Dalam Perubahan Besar Dunia Menuju Syari’ah dan Khilafah”. Kegiatan FGD dihadiri peserta yang terdiri dari para Dosen, Tokoh Muda, Teungku/Ustadz, Pengusaha dan Elemen masyarakat lainnya yang berjumlah kurang lebih 30 orang.

Kegiatan FGD yang dipimpin oleh Ust.Chairuddin diawali dengan pengantar materi oleh Ust. Ibnu Aziz Fathoni, M.Pd. Materi pengantar yang disajikan dengan disertai visualisasi video perjuangan para Mujahid Syam dalam menegakkan Daulah Islam menjadikan peserta cukup antusias mengikuti kegiatan FGD tersebut.

Ust. Kamil Syafruddin merupakan salah seorang Tokoh Intelektual Meulaboh sempat memberikan pernyataan dukungannya terhadap Perjuangan Hizbut Tahrir dalam menegakkan Syariah melalui Khilafah Ala Minhaj Nubuwah. Beberapa peserta lain juga memberikan petanyaan berkaitan kiprah dakwah Hizbut Tahrir. Kegiatan FGD berjalan cukup alot dan disertai diskusi-diskusi yang cukup hangat. Pada sesi akhir kegiatan, para peserta FGD saling berjabat-tangan sebelum meninggalkan ruangan. [] MI HTI Meulaboh