Memoar dari Penjara dan Indahnya Persahabatan bersama Amir Hizbut Tahrir, Al-Alim –Al-Jalil Sheikh Ata bin Khalil Abu al- Rashtah

Oleh: Salim al- Amr
Bagian Pertama
Majalah Al – Waie edisi Arab menerima beberapa memoar dari yang terhormat, Salim al- Amr. Kami telah mempublikasikan sebagian dari memoar itu, karena Insya Allah di dalamnya terdapat pelajaran dan manfaat bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kami menyampaikan terima-kasih dan penghargaan kepada Saudara Salim untuk memoar yang ekspresif dan menggugah ini. Kami memohon kepada Allah SWT untuk memberikan kepadanya apa yang yang akhirnya akan datang, dan semoga Allah menjaganya dari segala keburukan dan kejahatan.
Memoar Penjara dan Penghargaan Persahabatan (1)
Awalnya dimulai dari Penjara Gurun Sawaqa di Yordania. Hari itu saya tidak tahu tentang Hizbut Tahrir kecuali beberapa perkara yang membuat saya meremehkan dan membenci. Semoga Allah mengampuni orang yang menjadi penyebab atas masalah ini!
Pada pagi hari itu, berita datang ke penjara bahwa seorang tahanan bernama Ata Abu al- Rashtah [Abu Yasin] akan dipindahkan dari Penjara Juwaideh ke Penjara Gurun Sawaqa. Hal ini tidak begitu menjadi masalah bagi saya sebagaimana pentingnya hal itu bagi para syabab (anggota) Hizbut Tahrir yang berada di ruang sebelah depan ruangan kami. Saya menyaksikan wajah-wajah ceria mereka, hanya karena mereka mendengar tentang kedatangannya. Saya mengetahui dari mereka bahwa ia adalah juru bicara resmi Hizbut Tahrir. Namun siapa dari kami yang mengenalnya?
“Bagaimana anda tidak kenal siapa orang ini, dia adalah salah seorang dari sangat sedikit orang yang menulis tentang ekonomi Islam!” seru teman saya (Ahmad al – Sa’oub, yang merupakan saudara saya seiman – dalam melawan orang-orang Yahudi). Tentu saja, Ahmad termasuk yang rajin membaca koran sampai-sampai kami mengatakan bahwa kami membeli koran seharga dua puluh sen dan dia membacanya seharga satu dinar! Bahkan iklan kecil tidak akan luput dari perhatiannya.
Ketika itu saya berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang disebut sebagai orang ‘Afghan Yordania’. Kasus ini adalah satu kasus yang rumit di mana banyak orang yang tidak bersalah dizhalimi. Pada saat itu, kasus kami diberi nama sebagai ‘Kasus Wadi Mujib’. Singkatnya, kasus kami adalah suatu operasi syahid melawan para turis Yahudi yang datang ke Yordania, yang dilakukan pada ulang tahun pertama pembantaian yang dilakukan di Masjid Ibrahimi tanggal 24 Februari 1995, namun operasi gagal, dan saya dijatuhi hukuman mati, kemudian dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan kerja paksa.
Pemikiran saya pada saat itu lebih dekat kepada Salafi jihadi, karena itu terdapat perbedaan yang sangat jauh dalam pemikiran antara saya dan Hizbut Tahrir. Saya mengakui bahwa saya belum matang secara intelektual pada saat itu. Saya tidak peduli tentang pemikiran (fikr) atau mengetahui apa artinya. Kami tidak tahu terminologi yang kami dengar dari Syabab Hizbut Tahrir dan tidak mau memperhatikannya karena kami sangat meremehkan /mengolok-olok arti kata pemikiran (fikr). Ketika kami melihat Abu Yasin dan para pengikutnya pindah dari satu ruangan ke ruangan untuk menunaikan kewajiban kepada salah seorang dari mereka. Salah seorang teman kami berkata sinis : “Ini adalah pemimpin mereka yang megajarkan tentang pemikiran kepada mereka”. Kami pun menertawakan mereka dan dengan naif.
Di saat kami sibuk dengan masalah-masalah internal kami dan mencari berita tentang amnesti umum yang kami dengar dari waktu ke waktu, sambil berharap untuk keluar dari penjara, para Syabab Hizbut Tahrir sibuk menyerap ilmu dari Abu Yasin. Mereka, seperti yang dijelaskan oleh penulis Abdullah Abu Rumman ketika dia dipenjara karena isu roti, “mereka menulis sebuah buku setiap minggu.” Realitas mereka juga digambarkan oleh Profesor Hamza al – Aneed, pada saat dikunjungi keluarganya. Dia berkata kepada keluarganya: bahwa bersama kami ada Abu Yasin, yang selalu memberi kajian secara berkelanjutan. Karena itu berita tentang amnesti umum tidak menyibukan mereka (para syabab). Mereka meyakini bahwa penjara adalah qadaa’ dari Allah. Jarang sekali ada permasalahan internal di antara mereka. Sheikh Atha telah membuat mereka sibuk dengan kajian dan menulis. Beliau mengajar mereka bahasa arab dan ushul fiqih. Ketika kami pergi berolah raga banyak dari mereka yang pergi ke perpustakaan penjara untuk membenamkan waktu mereka mempelajari kitab-kitab tafsir dan meminjam buku karena mereka igin menjalankan tugas kewajiban yang ditugaskan kepada mereka (oleh Abu Yasin).
Memoar Penjara dan Penghormatan Persahabatan (2)
Kadang-kadang kami terkena konflik, sebagai akibat dari perkelahian dengan pihak administrasi penjara yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini biasanya terjadi karena saudara-saudara Salafi Jihadi (negara menyebut kasus mereka sebagai kasus baiat kepada imam). Mereka menganggap para polisi adalah kumpulan thaghut, sehingga wajar terjadi permusuhan, yang membuat hidup kami selalu dalam keadaan konflik di dalam penjara, dikarenakan bentrokan diantara orang-orang seperti ini dan para penjaga tahanan dan polisi.
Kemudian, administrasi penjara berusaha menekan kami dengan melemparkan gas air mata untuk memecah belah kami. Mereka memutuskan untuk membagi kami ke dalam kamar-kamar kecil, yang tersebar di dua lantai, sehingga dapat mengurangi banyak masalah. Situasi saat itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis dan wartawan Abdullah Abu Rumman dalam sebuah artikel yang ditulisnya ketika dia dibebaskan dari penjara dengan judul, “Pemimpin di Penjara ” (Wa fi al- sujuun ‘umara’) .
Karena saya bertanggung jawab sebagai pimpinan para tahanan, saya melayani sekelompok tahanan dari gerakan-gerakan yang berbeda : orang-orang Yordania Afghanistan, orang-orang dari gerakan yang berbeda, dan dari Hizbut Tahrir, karena sebagian dari mereka berada di sel saya, di antaranya adalah Tariq al – Ahmar, serta insinyur Laith Shubeilat. Abu Musab al-Zarqawi juga seorang pemimpin dari sebuah kelompok. Walid Hijazi adalah pemimpin Syabab Hizbut Tahrir di dalam sel termasuk Abu Yasin, karena Abu Yasin menolak untuk menjadi pemimpin. Malah dia sering berusaha untuk menjadikan Syabab sebagai pemimpin, dan membimbing mereka pada beberapa perkara.
Pada saat Sholat Jumat, kami biasa shalat di kamar. Berkali-kali kami mendengar khutbah Jumat dari Sheikh Ata dan kadang-kadang dari Abu Muhammad al- Maqdisi. Ini terjadi sebelum kami dibagi ke dalam kamar-kamar kecil. Khotbah Abu Yasin sangat memukau sehingga mempengaruhi sebagian kelompok salafi. Kemudian para pemimpin kelompok salafi menyadari hal ini, sehingga mereka membuat masalah untuk memisahkan kelompoknya dari syaikh Atha. Inilah yang sebenarnya terjadi.
Abu Yasin kerap memberikan pelajaran secara rutin di kamar kami mengenai ushul fiqh yang biasa dihadiri sebagian Syabab di dalam ruangan. Pelajaran rutin lainnya diberikan oleh Saudara Shabeita, juga dari Hizbut Tahrir, mengenai bahasa Arab. Namun sayangnya kami tidak menaruh perhatian besar terhadap pelajaran ini.
Abu Yasin selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk berdiskusi dengan orang-orang lain di kamar yang berbeda, baik pada saat ada yag sakit atau pada situasi berkabung. Beliau tidak pernah putus asa. Dia biasa menasehati teman-temannya dengan Wasiat Rasulullah SAW sahabat-sahabatnya,
«صلْ من قطعك، واعفُ عمّن ظلمك»
“Sambungkanlah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu dan maafkanlah orang yang menzalimimu”.
Dia biasa mengabaikan pelecehan yang dilakukan terhadap dirinya oleh orang-orang lain dari gerakan-gerakan lain dan tidak meresponnya kecuali dengan kebaikan.
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. (QS Fussilat : 34 )
Saat itu kami biasa mengejek para Syabab Hizbut Tahrir itu namun pada saat yang sama kami juga biasa mencintai mereka. Sebagian dari kami biasa menggoda mereka dengan mengatakan, “Kamu Syabab Hizbut Tahrir, ketika kamu pergi untuk minum kopi kamu meminta kepada pelayan untuk membawakan anda satu cangkir teh dan membawakan juga dua orang untuk berdiskusi.” Saya melihat Abu Yasin menertawakan gurauan ini, yang disampaikan oleh teman saya Idul Jahaleen (dari kasus orang ‘Afghan Yordania’), yang telah kehilangan kedua kakinya dalam usaha meledakkan bioskop – semoga Allah memberinya kesehatan. Dr. Ali al – Faqir, yang biasa duduk dalam lingkaran pengajian Abu Yasin dan belajar Usul, akan mengatakan kepada kami untuk bersikap adil, ketika kami hanya berdua: saudaraku, jika ada orang yang layak dihormati, maka itu adalah Abu Yasin. (Hal ini termasuk ke dalam pengakuan jujur tentang seseorang).
Setelah dua tahun di penjara, gambaran mulai jelas bagi saya sedikit demi sedikit. Saya bisa melihat hal-hal secara obyektif. Saya terutama melihat bertambahnya masalah-masalah internal hanya karena alasan-alasan sepele, suatu hal yang membuat saya membuang-buang waktu saja. Saya kemudian menulis permintaan kepada administrasi penjara untuk mengirimkan saya ke lantai dua, ruangan tempat para Syabab Hizbut Tahrir itu. Permohonan saya disetujui, namun dibatalkan beberapa jam kemudian! Jadi saya tinggal di sana hanya semalam, kemudian kembali ke ruangan asal saya. Duh, sungguh kebahagiaan yang belum terlaksana.
Dari waktu ke waktu, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Syabab yang dibebaskan, dan menjadi kebiasaan untuk merayakan saat pembebasan mereka. Bersama dengan sipir penjara, saya mengorganisir malam pelepasan sebagian dari mereka, saya ikut tidur di kamar-kamar mereka, untuk mempersembahakan bebrapa nyanyian/nasyid untuk merayakan pembebasan mereka.
Kemudian datanglah hari ketika Allah SWT memberikan kehormatan kepada saya untuk berjumpa dengan Amir Hizbut Tahrir dan Syababnya dalam satu sel, ketika kami dipindahkan ke Penjara Salt (di utara – barat Jordan) yang dibagi-bagi ke dalam sel-sel yang tidak tersinari matahari. Di dalam sel itu terdapat tempat tidur yang terbuat dari dua lantai beton dan setiap sel memiliki empat tingkat, yakni delapan tahanan dalam sebuah ruangan.
Jika dibandingkan dengan Penjara Sawaqa, Penjara Salt merupakan ujian yang lebih berat. Suasanaya pun berubah, tempatnya sangat sempit, kelembabannya berlipat dan permasalahan-pun meningkat. Tidak berlebihan jika saya katakan bahwa saya adalah orang yang paling banyak mendapatkan manfaat karena perpindahan ini, meskipun semua orang tahu bahwa mereka membawa saya dengan jarak dua kali lipat jauhnya dari keluarga saya, karena saya berasal kota Karak. Dengan karunia Allah, berubahlah kesulitan di penjara ini menjadi kenikmatan tersendiri.
Memoar Penjara dan Indahnya Persahabatan (3)
Setiap penjara memiliki suasana yang berbeda. Meskipun kurangnya pelayanan dan sel-sel kecil di Penjara Salt, kami mulai terbiasa dengan tempat itu. Penjara bukanlah hanya tembok. Terkadang seseorang bisa mengubah kesulitan di penjara menjadi nikmat, karena kehendaknya sendiri, meskipun terdapat banyak rintangan.
Pada saat itu Abu Yasin hendak mengucapkan selamat tinggal pada sebagian besar Syabab Hizbut Tahrir di penjara itu. Tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali hanya sedikit, yang semuanya akan segera bebas karena hukuman mereka berakhir. Saya ingat mereka adalah Walid Hijazi, Suhaib Ja’ara, dan Abdul al- Rahim Abu ‘ Alba. Ini adalah apa yang terjadi; dalam beberapa minggu mereka akan berada di luar tembok penjara, menghirup udara kebebasan.
Tak seorang pun dari Syabab yang tersisa di ruangan kecuali Abu Yasin. Betapa menyakitkan dan menyedihkan ketika seseorang ditinggal seorang diri terisolasi, tanpa seorang teman di dalam ruangan. Terhadapnya saya mengulang-ulang syair yang berbunyi:
Orang-orang yang aku cintai telah pergi & Aku tersisa menyendiri seperti sebilah pedang
Di sini saya memutuskan untuk pindah ke kamarnya, terutama karena sekarang hal ini sudah menjadi lebih mudah.
Saya juga teringat akan perkataan seorang penyair :
Jika angin-anginmu telah berhembus, maka manfaatkanlah & karena bagi setiap kegaduhan pasti ada ketenangan
Ada banyak alasan atas keputusan saya ini, di antarannya: suasana kedamaian di dalam ruangan Abu Yasin; melayani seorang pria yang sudah beruban. Maka Dia memang layak untuk dilayani -Karena di antara wujud menganggungkan Allah adalah menghormati seorang Muslim yang telah tua dan mengormati Ahli Al-Qur’an -, keluasan hati yang menjadi ciri khas Abu Yasin. Suatu hari saya melihat ada seorang pemuda yang banyak berbuat buruk kepadanya, namun dia tidak memperdulikannya.
Setelah pindah ke selnya, saya mulai memperhatikan pria itu dari dekat, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia minum, bagaimana cara dia melakukan wudhu, bagaimana cara dia beribadah, dan bagaimana cara dia berurusan dengan orang-orang. Saya melihat Islam terwujud dalam kenyataan di dalam sel itu. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendaki-Nya.
Abu Yasin adalah orang yang dihormati semua orang. Dia selalu menyambut anda dengan senyum. Ketika dia berwudhu dia tidak menyia-nyiakan air, dia akan menutup keran beberapa kali selama wudhu’ saat dia bergerak dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Saya akan bertanya kepadanya, “Abu Yasin, apakah anda khawatir air di penjara akan habis?” “Air ini adalah milik umum”, dia akan menjawab, “air harus dilestarikan dan jangan di sia-siakan.”
Dia biasa menyambut semua orang dengan salam, namun beberapa tahanan dari gerakan-gerakan lain tidak akan membalas salamnya, suatu hal yang membuatnya sedih. Dia akan berkata kepada saya, “Bagaimana mentalitas seperti itu ditangani ketika negara Islam berdiri? “Dia diam sebentar dan kemudian berkata, “Tidak ada solusi untuk hal ini, setelah pembentukan Khilafah, kecuali bahwa mereka ditempatkan di perbatasan untuk berperang melawan musuh.”
Hanya ada satu televisi di penjara, untuk semua orang. Televisi itu selalu berada di ruang makan. Abu Yasin pergi ke sana hanya untuk menonton berita pukul delapan dan kemudian akan kembali ke selnya.
Suatu hari salah seorang tahanan lain, dari keluarga Tahhan, yang bukan dari Syabab Hizbut Tahrir (dia dipenjara karena membawa senjata) berkata kepada saya, “Saudaraku, anda tidak tahu betapa saya menghormati orang ini (Ata). Saya telah melihatnya lebih dari sekali menangis setelah mendengarkan buletin berita, terutama ketika dia mendengar berita yang menyakitkan dari Aljazair dan pembunuhan yang terjadi di sana.”
Karena saya berasal dari klan Amr yang terkenal dari kota Karak, sebagian panglima militer yang berasal dari selatan berupaya mendekati saya; kami biasa pergi ke halaman untuk beristirahat di belakang penjara. Kadang-kadang sipir penjara pun keluar bersama kami.
Suatu hari, seorang panglima militer dari klan al- Shabtat al – Tufayla mengatakan kepada saya bahwa dia telah menghabiskan masa pengabdiannya pada Dinas Keamanan Preventif, sebelum dipindahkan ke penjara itu. Setelah mulai keakraban dan persahabatan tumbuh diantara kami, dia berkata kepada saya, “Salim, menurut pendapat anda, siapa yang paling berbahaya bagi rezim Yordania dari orang-orang yang ada di sini? “Jawaban saya singkat: kelompok ‘kesetiaan kepada Imam’ (yaitu ‘Salafi Jihadi’) lalu ‘Peledak Ajloun’. Dia sedikit tertawa dan kemudian berkata, “Semua orang itu tidak bisa melemahkan kami. “Kemudian dia berkata, ” Apakah anda melihat bahwa orang itu (Abu Yasin) berjalan di sana sendirian, tidak ada seorangpun di antara kamu yang memperhatikannya.” “Ya,” jawab saya . “Dia adalah yang paling berbahaya dari anda bagi rezim Yordania.”
Saya kemudian menyadari bahwa kenyataan ini tidak seperti yang terlihat. Sebagian Petinggi militer sering datang dengan diam-diam ke sel itu untuk duduk bersama Abu Yasin, ketika mereka yakin tidak ada penjaga keamanan penjara. Saya kemudian menyadari bahwa nushroh (adanya perlindungan/pertolongan dari para pemegang kekuasaan) itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Saya juga yakin bahwa banyak dari keluarga Fir’aun yang menyembunyikan keimanan mereka (maksudnya banyak orang yang berada di lingkungan rejim pemerintah yang tidak mendukung rejim itu, dan siap memberikan dukungannya kepada para pengemban dakwah)
Dahulu saya dulu tidak mampu membedakan antara Mubtada (subjek) dengan Khabar (predikat) dalam ilmu nahwu. Suatu hari, Abu Yasin berkata kepada saya, “Mengapa anda tidak memanfaatkan waktu anda dan belajar bahasa Arab? ” Saya menjawab, “Ini adalah pelajaran yang sulit yang saya tidak mengerti, lupakan saja”. Maka Abu Yasin berkata : “Yang harus anda lakukan adalah membawa mushaf al- Quran, buku catatan, dan pena, kemudian serahkan sisanya kepada saya. Anda akan belajar itu, Insya Allah”. Saya-pun menentangnya, bahwa dia akan membuang-buang waktu di tempat yang salah. Namun, dia bersikeras untuk mengajariku bahasa Arab. Mengapa tidak, ini adalah bahasa Al-Qur’an dan kunci untuk memahaminya dan menggali hukum-hukumnya.
Pada akhirnya, saya meyakinkan sebagian narapidana lain untuk belajar bahasa Arab, dan kami mulai pada metode lama sekolah Qur’an (katatib). Kami mulai membedakan antara Kalimah Isim, Kalimah Fi’il, dan Harf, dan bahwa Jumlah itu adalah suatu ungkapan yang berfaidah dan bermakna (Kalaamun Mufiidun Dzuu Ma’nan) . Sebagian besar contoh yang dia gunakan adalah dari Al-Qur’an, demikian juga tugas-tugas yang dia berikan kepada kami. Pada akhirnya, setelah beberapa minggu kami menjalani tes yang saya tidak pernah bermimpi pernah mampu menyelesaikannya di masa lalu – Yakni menyelesaikan i’rab Surat al – Anfal (mengurai kata dan kalimat) secara sempurna, dan saya bisa melakukannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang terbaik atas pelajaran yang diajarkannya! (diterjemahkan riza/yasin, sumber: alwaie bahasa arab edisi 324)

Iklan

Pasal 3 Muqaddimah ad Dustur (UUD Khilafah): Hak Kholifah Mengadopsi Hukum Syara’

Pasal 3: Khalifah mengadopsi hukum-hukum syariah tertentu yang dilegislasinya sebagai undang-undang dasar dan undang-undang. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah diadopsi oleh Khalifah menjadi satu-satunya hukum syariah yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, baik secara lahir maupun secara batin (Muqaddimah ad-Dustur, Cet. II, 2009, hlm. 16).

Pengantar

Seperti negara mana pun di dunia, Khilafah juga memerlukan seperangkat undang-undang untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya. Tentu ada bedanya. Pertama: substansi hukum dalam UU di negara Khilafah hanyalah hukum syariah yang digali dari al-Quran dan as-Sunnah. Sebaliknya, dalam negara sekular, substansi hukumnya adalah hukum kufur buatan manusia. Kedua: yang berhak melegislasi UU dalam negara Khilafah hanyalah Khalifah sebagai kepala negara. Sebaliknya, dalam negara demokrasi sekarang, yang berhak melegislasi UU adalah badan legislatif, yakni DPR sebagai wakil rakyat.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan lebih jauh kewenangan Khalifah tersebut, yaitu melegislasi hukum syariah menjadi UU. Hal ini sebagaimana pasal 3 Rancangan UUD Negara Khilafah yang digagas Hizbut Tahrir (HT), yang berbunyi: Khalifah mengadopsi hukum-hukum syariah tertentu yang dilegislasinya sebagai undang-undang dasar dan undang-undang. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah diadopsi oleh Khalifah menjadi satu-satunya hukum syariah yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, baik secara lahir maupun secara batin (Muqaddimah ad-Dustur, Cet. II, 2009, hlm. 16).

Pasal ini mengandung 2 (dua) poin. Pertama: hak khusus Khalifah melegislasi UU. Kedua: kewajiban rakyat menaati UU yang dilegislasi Khalifah.

Antara Adopsi dan Legislasi

Adopsi (tabanni) dalam pandangan HT adalah tindakan seorang Muslim memilih suatu hukum syariah dan menjadikannya hukum untuk dirinya, disertai dengan keharusan untuk mengamalkan, mengajarkan dan mendakwah-kan hukum itu pada saat ia mendakwahkan hukum dan pemikiran islami (An-Nabhani, 2003: 136; Baba, 2008: 26; Radhi, 2006: 13).

Adopsi merupakan keharusan pada saat terdapat khilafiyah dalam suatu hukum syariah. Misalnya masalah menyentuh perempuan, ada khilafiyah apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Menurut mazhab Syafii, membatalkan, sedang menurut mazhab Hanafi tidak. Dalam kondisi seperti inilah seorang Muslim wajib mengadopsi satu hukum syariah tertentu bagi dirinya. Sebab, hukum Allah bagi satu individu dalam satu masalah adalah satu saja, tidak berbilang (An-Nabhani, 2003: 135).

Adopsi ini dilakukan oleh tiga subjek. Pertama: individu. Misalnya adopsi dalam khilafiyah wudhu seperti dicontohkan di atas. Kedua: Jamaah (kelompok). Misalnya adopsi mengenai metode yang ditempuh untuk menegakkan Khilafah. Ketiga: Negara (Khalifah). Misalnya adopsi mengenai hukum-hukum ijtihadiah dalam masalah jihad, zakat, pajak, kharaj, jizyah dan sebagainya (Baba, 2008: 79).

Dengan demikian, ada perbedaan antara istilah adopsi (tabanni) dan legislasi (sann ad-dustûr wa al-qawânîn; taqnîn asy-syarî’ah). Perbedaannya terletak pada cakupannya. Adopsi bersifat umum mencakup adopsi oleh individu, jamaah dan negara. Adapun legislasi bersifat khusus, yaitu hanya dilakukan oleh Khalifah sebagai kewenangan khusus baginya. Ketika dilakukan oleh Khalifah inilah, adopsi identik dengan legislasi, yang didefinisikan sebagai tindakan Khalifah menetapkan suatu hukum syariah sebagai undang-undang dasar (UUD) atau undang-undang (UU) resmi yang berlaku mengikat untuk seluruh aparat pemerintah dan individu rakyat.

Hak Khusus Khalifah Melegislasi UU

Poin pertama pasal 3 Rancangan UUD Khilafah menegaskan bahwa dalam negara Khilafah, otoritas legislasi ada di tangan Khalifah selaku kepala negara. Dalilnya adalah Ijmak Sahabat ra. Pada saat Abu Bakar menjadi Khalifah, beliau menetapkan ucapan talak sebanyak tiga kali sebagai talak satu. Beliau juga menetapkan harta Baitul Mal dibagi dalam jumlah yang sama besarnya kepada seluruh rakyat. Khalifah Abu Bakar memerintahkan kebijakan ini atas seluruh aparat pemerintah dan rakyat.

Namun, saat Umar bin al-Khaththab menjadi khalifah, beliau menetapkan ucapan talak sebanyak tiga kali sebagai talak tiga (bukan talak satu). Beliau juga menetapkan pembagian harta Baitul Mal dengan cara berbeda dari cara Khalifah Abu Bakar. Jika Abu Bakar menyamaratakan, Umar membaginya tidak sama rata, bergantung pada siapa yang lebih dulu masuk Islam, tingkat kebutuhan hidup, dan partisipasinya dalam jihad fi sabilillah. Khalifah Umar pun memerintahkan kebijakan ini atas seluruh aparat pemerintah dan rakyat.

Para Sahabat Nabi saw. tidak ada yang mengingkari tindakan Khalifah Abu Bakar dan Umar itu. Dengan demikian, telah terwujud Ijmak Sahabat dalam 2 (dua) persoalan. Pertama: bahwa Khalifah berhak mengadopsi dan melegislasi suatu hukum syariah yang diberlakukan secara umum kepada seluruh rakyat. Kedua: bahwa wajib atas rakyat menaati Khalifah dalam hukum-hukum syariah yang telah dilegislasi oleh Khalifah (Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 17).

Berdasarkan Ijmak Sahabat tersebut di-istinbâth beberapa kaidah syariah yang terkenal, misalnya:

لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الأَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ

“Penguasa berhak menetapkan keputusan-keputusan baru sesuai dengan problem-problem baru yang terjadi”.

أَمْرُ الإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ

“Perintah Imam (Khalifah) menghilangkan perbedaan pendapat”.

أَمْرُ الإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِراً وَبَاطِناً

“Perintah Imam (Khalifah) wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin” (Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 17).

Jelas, hak legislasi dalam negara Khilafah ada di tangan Khalifah saja, bukan yang lain.

Maka dari itu, tidak tepat pendapat sebagian ulama yang menyatakan legislasi dalam negara Khilafah adalah hak Ahlul Halli wal Aqdi. Keliru pula pendapat Muhammad Abduh yang menjadikan legislasi sebagai hak Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) (Al-Badrani, An-Nizhâm asy-Siyâsi Ba’da Hadm Dawlah al-Khilâfah, hlm. 11; Al-Hamdawi, Fiqh al-Ahkâm as-Sulthâniyah, hlm. 16).

Namun, hak legislasi bagi Khalifah ini hukum asalnya adalah boleh (mubah), tidak wajib. Sebab, Ijmak Sahabat yang terwujud dalam persoalan ini menetapkan legislasi adalah hak Khalifah, bukan kewajiban Khalifah. Jadi, Khalifah boleh melegislasi dan boleh pula tidak. Jika Khalifah dapat menyelenggarakan urusan negara tanpa legislasi maka berlakulah hukum asal legislasi, yaitu mubah. Misalnya dalam masalah nishâb (jumlah minimal) saksi dalam peradilan. Namun, jika Khalifah tidak dapat menyelenggarakan urusan negara tanpa legislasi maka legislasi hukumnya menjadi wajib, berdasarkan kaidah syariah: Mâ lâ yatimm al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib. (Selama suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Hal ini berlaku pada segala persoalan yang menyangkut persatuan umat dan kesatuan penyelenggaraan negara. Misalnya, hukum-hukum zakat, jihad dan perjanjian (mu’âhadât); penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha; dan sebagainya.

Kewajiban Rakyat Menaati UU yang Dilegislasi Khalifah

Poin kedua pasal 3 Rancangan UUD Khilafah menegaskan bahwa wajib hukumnya atas seluruh aparat dan rakyat menaati UU yang dilegislasi oleh Khalifah, baik secara lahir maupun batin. Dengan kata lain, tidak boleh aparat ataupun rakyat mengamalkan hukum lain di luar hukum yang telah diadopsi oleh Khalifah. Sebab, hukum Allah yang berlaku bagi kaum Muslim adalah hukum yang telah diadopsi oleh Khalifah. (Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 17).

Namun demikian, bukan berarti rakyat harus mengadopsi apa yang diadopsi oleh Khalifah. Mereka cukup tunduk pada apa yang diadopsi Khalifah. Artinya, ketaatan rakyat hanya terbatas pada aspek amal, bukan pada aspek keyakinan (opini). Jadi, rakyat tetap boleh menganut pendapat yang berbeda dengan pendapat Khalifah, bahkan boleh pula mengajarkan atau mendakwahkan pendapat yang berbeda dengan pendapat Khalifah (An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah, II/138-139; Baba, Tabanni Afkâr al-Islâm wa Ahkâmihi, hlm. 113).

Misalnya Khalifah mengadopsi pendapat yang mengharamkan menyewakan lahan pertanian. Dalam hal ini, rakyat hanya wajib menaati dari segi amal saja, yaitu melaksanakan hukum tersebut, dan tidak boleh melaksanakan hukum selainnya. Namun, dari segi keyakinan, rakyat boleh menganut, mengajarkan dan mendakwahkan pendapat yang membolehkan menyewa lahan pertanian.

Dengan demikian, tidak tepat perkataan Nashiruddin al-Albani, “Seorang hakim tidak wajib dalam peradilan untuk mengadopsi pendapat Khalifah jika terbukti baginya bahwa pendapat Khalifah menyalahi Sunnah.” (Albani, As-Silsilah ash-Shahîhah, 2/163). Artinya, dalam pandangan Albani, jika pendapat Khalifah tidak menyalahi as-Sunnah, wajib atas hakim mengadopsi apa yang diadopsi Khalifah (Al-Mas’ari, Al-Hâkimiyah wa Siyâdah asy-Syara’, hlm. 320).

Pemahaman Albani itu tidak tepat. Sebab, kewajiban hakim bukanlah mengadopsi apa yang diadopsi Khalifah, melainkan melaksanakan apa yang diadopsi Khalifah. Jadi, ketaatan yang wajib dilakukan hakim adalah aspek amal saja, bukan aspek keyakinan atau opini. Hakim tetap boleh mengadopsi pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diadopsi Khalifah meski yang wajib dijalankan dalam praktik hanyalah pendapat Khalifah saja, bukan pendapatnya sendiri.

Sejalan dengan pengertian ini, yang dimaksud menaati Khalifah secara lahir dan batin bukanlah menaati dalam perbuatan lahiriyah dan keyakinan dalam hati, melainkan menaati secara rahasia (fî as-sirr) dan secara terang-terangan (fî al-’alaniyyah). (Hawari,’Isyruna Nadwah, hlm. 190; An-Nabhani, Ad-Dawlah al-Islamiyah, hlm. 143).

Maka dari itu, dengan memahami persoalan ini secara jernih dalam segala dimensinya, tidak perlu muncul kekhawatiran akan macetnya ijtihad, sebagaimana kritikan sebagian pihak yang salah paham terhadap Hizbut Tahrir.

Menurut mereka, menaati apa yang diadopsi oleh Khalifah akan menumpulkan ijtihad. Tentu tidak demikian. Sebab, sekali lagi, ketaatan rakyat hanya pada aspek amal, bukan aspek opini. Rakyat tetap boleh berijtihad walaupun menghasilkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diadopsi Khalifah. Wallâhu a’lam.

Dafar Bacaan

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, Mu’awwiqât Tathbîq asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah (Amman: Darun Nafais), 1992.

Al-Badrani, Hisyam, Tabshîrah al-Afhâm (Syarh Nizhâm al-Islâm) (t.tp: t.p.), t.t.

—————, Al-Nizhâm as-Siyâsi ba’da Hadm Dawlah al-Khilâfah (t.tp: t.p.), t.t.

Al-Hamdawi, Abdul Karim, Fiqh al-Ahkâm as-Sulthâniyah (t.tp: t.p.), 1421.

Al-Lahwu, ’Amir bin Isa, Harakah Taqnîn al-Fiqh al-Islâmi (t.tp.: t.p.), t.t.

Al-Mas’ari, Muhammad Abdullah, Al-Hâkimiyah wa Siyâdah asy-Syara’, (London: Lajnah Al-Difa’ ’An Huquq Al-Syar’iyyah), 2002.

—————, Thâ’at Ulil Amri Hudûduhâ wa Quyûduhâ (London: Lajnah Ad-Difa’ ’an Huquq Asy-Syar’iyyah), 2002

An-Nabhani, Taqiyuddin, Nizhâm al-Islam (Beirut: Darul Ummah), 2001

—————, Ad-Dawlah al-Islâmiyah (Beirut: Darul Ummah), 2002.

—————, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah, II (Beirut: Darul Ummah), 2003

Asy-Syatsry, Abdurrahman, Taqnîn as-Syarî’ah bayna at-Tahlîl wa at-Tahrîm (t.tp.: t.p.), 1426.

Baba, Awat Muhammad Agha, Tabanni Afkâr al-Islâm wa Ahkâmihi (t.t.p: Al-Jami’ah Al-Mustanshiriyyah), 2008.

Bassam, Abdullah, Taqnîn asy-Syarî’ah Adhrarahu wa Mafâsiduhu (Makkah: Dar Al-Tsaqafah), 1379.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. Ke-14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 1992.

Hawari, Muhammad, ’Isyrunâ Nadwah fî Syarh wa Munâqasyah Masyrû’ Tathbîq al-Islâm fî al-Hayah, (t.tp: t.p), 2002.

Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah (Beirut: Darul Ummah), 2005.

—————, Muqaddimah ad-Dustûr, Cetakan II, (Beirut: Darul Ummah), 2009.

Mufti, M. Ahmad, dan Sami Shalih Al-Wakil, Formalisasi Syariah dalam Negara Khilafah (At-Tasyrî’ wa Sann al-Qawânîn fî ad-Dawlah al-Islâmiyah), Penerjemah M. Fakhrur Rozi, (Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu), 2002.

Radhi, Muhammad Muhsin, Hizb at-Tahrîr Tsaqâfatuhu wa Manhâjuhu fî Iqâmah Dawlah al-Khilâfah al-Islâmiyah (Baghdad: Al-Jami’ah Al-Islamiyah), 2006.

TIGA PERISTIWA BESAR DI BULAN RABI’UL AWAL

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Biasanya pada bulan Rabi’ul Awal kaum muslim memperingati Maulid Nabi SAW, padahal Maulid Nabi hanya satu dari tiga peristiwa besar yang terjadi tanggal 12 Rabi’ul Awal. Ketiga peristiwa besar tersebut adalah; Pertama, maulid (hari lahirnya) Nabi SAW; kedua, hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, yakni berdirinya Daulah Islamiyah; dan ketiga, wafatnya Nabi SAW, yakni berdirinya Khilafah Islamiyah Rasyidah.

1.Lahirnya Nabi SAW

 

Nabi SAW dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di Makkah. (Rawwas Qalahjie, Sirah Nabawiyah (terj.), hal. 15; Ibnul Qayyim, Zadul Maad, Juz 1 hal. 28).

Kelahiran Nabi SAW sendiri banyak diiringi dengan berbagai keajaiban. Qadhi Iyadh dalam kitabnya Asy-Syifa` menyebut ada 132 keajaiban. Di antaranya, ketika lahir dan digendong oleh Asy-Syifa` Ummu Abdurrahman bin Auf, beliau (Nabi SAW) menangis keras dan berkata kepada Asy-Syifa`,”Semoga Allah merahmatimu.”(rahimakillah). (Qadhi Iyadh, Asy-Syifa` bi Ta’rif Huquq Al-Mushtafa, hal. 205).

Kelahiran Nabi SAW adalah kelahiran seseorang yang kelak mempunyai banyak keistimewaan di dunia dan akhirat dalam segala aspeknya. Banyak kitab telah ditulis tentang keistimewaan beliau, seperti kitab Qiyadatur Rasul As-Siyasiyah wa Al-Askariyah karya Ahmad Ratib Armusy (Beirut : Darun Nafa`is, 1991), yang mencoba menjelaskan aspek kepemimpinan Nabi SAW dalam bidang militer dan politik. Juga kitab Dirasat Tahliliyah li Syakhshiyah Ar-Rasul karya Rawwas Qalahjie (Beirut : Darun Nafa`is, 1988). Kitab ini mencoba melukiskan kepribadian Nabi SAW secara lebih lengkap, tak hanya aspek kemiliteran dan kepemimpinan, tapi juga pribadi beliau sebagai guru (murabbi), suami, dan sebagai manusia biasa (aspek kemanusiaan/basyariyah).

Di antara keistimewaan Nabi SAW ialah beliau memegang dua kedudukan sekaligus, yakni sebagai nabi sekaligus kepala negara. Imam Taqiyuddin an-Nabhani –radhiyallahu ‘anhu– berkata :

 

فكان يتولى النبوة والرسالة وكان في نفس الوقت يتولى منصب رئاسة المسلمين في إقامة أحكام الإسلام

 

“Maka Nabi SAW dahulu memegang kedudukan kenabian dan kerasulan, dan pada waktu yang sama Nabi SAWmemegang kedudukan kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam.” (Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhamul Hukm fil Islam, hal. 116-117).

Imam Taqiyuddin An-Nabhani mendasarkan pendapatnya pada dua kategori ayat yang berbeda. Pertama, ayat-ayat yang terkait dengan tugas tabligh (menyampaikan wahyu), seperti QS Al-Maidah : 67, yang berbunyi :

 

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

 

“Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.” (QS Al Maaidah [5] : 67)

Kedua, ayat-ayat yang terkait dengan tugas menerapkan hukum yang diturunkan Allah  (al-hukm bimaa anzalallah( seperti QS Al-Maidah : 48 dan QS Al-Maidah : 49. Firman Allah SWT :

 

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

“Maka berikanlah keputusan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah“. (QS Al Maaidah [5] : 48)

Jadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi yang bertugas menyampaikan wahyu, namun juga sekaligus pemimpin negara yang menerapkan hukum Allah kepada masyarakat. (Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhamul Hukm fil Islam, hal. 118).

Tugas kenabian ini berakhir dengan wafatnya Nabi SAW. Namun tugas kepemimpinan negara ini tak berakhir, melainkan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sebagai kepala negara Khilafah sepeninggal Nabi SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW :

 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر

 

“Dahulu Bani Israil diatur segala urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, dia digantikan nabi lainnya. Dan sesungguhnya tak ada lagi nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah dan jumlah mereka akan banyak…” (HR Muslim, no 1842).

2.Hijrahnya Nabi SAW

 

Bulan Muharram memang ditetapkan sebagai awal perhitungan tahun Hijriyah. Tapi hijrahnya Nabi SAW sendiri tidak terjadi pada bulan Muharram, melainkan pada bulan Rabi’ul Awal.

Beliau mulai berhijrah meninggalkan Gua Tsur malam Senin tanggal 1 Rabi’ul Awal tahun I Hijriyah (16 September 622 M). Nabi SAW sampai di Quba’ hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 H (23 September 622 M), lalu berdiam di sana selama empat hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nabi SAW selanjutnya memasuki Madinah hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 H. (Shafiyurrahman Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah (terj.), hal. 232-233; Ahmad Ratib Armusy, Qiyadatur Rasul, hal. 40).

Dengan demikian, tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah sampainya Nabi di Madinah. Ini menandai berdirinya Daulah Islamiyah (qiyam ad-daulah al-islamiyah) (Taqiyuddin an-Nabhani, Ad-Daulah al-Islamiyah, hal. 48).

Sebelum hijrah, terjadi peristiwa Baiat Aqabah II di Makkah antara Nabi SAW dan Suku Auz dan Khrazraj dari Madinah. Baiat ini sesungguhnya adalah akad pendirian Daulauh Islamiyah, antara Nabi SAW dan Suku Aus dan Khazraj. (Al-Marakbi, Al-Khilafah Al-Islamiyah Bayna Nuzhum Al-Hukm Al-Muashirah, hal. 16).

Jadi, dengan baiat tersebut secara hukum (de jure) Nabi SAW sudah menjadi kepala negara di Madinah. Namun secara fakta (de facto) kepemimpinan ini baru efektif setelah Nabi SAW sampai di Madinah.

Hijrahnya Nabi SAW ke Madinah bukan karena beliau takut akan dibunuh Quraisy. Namun alasan sesungguhnya adalah karena di Madinah terdapat kesiapan masyarakat untuk menegakkan Daulah Islamiyah dan mendukung dakwah Islam yang diemban Nabi SAW. (Taqiyuddin an-Nabhani, Ad-Daulah Al-Islamiyah, hal. 47).

3. Wafatnya Nabi SAW

 

Nabi SAW wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 H. (Ibnu Katsir, As-Sirah An-Nabawiyah, Juz IV hal. 507. Ibnu Katsir berkata,”Inilah tanggal yang dipastikan oleh Al-Waqidi dan Muhammad bin Saad”. Lihat pula Muruj Adz-Dzahab, Juz II hal. 304. Dikutip oleh Mahmud Al-Khalidi, Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam, hal. 255).

Wafatnya Nabi SAW ini menjadi pertanda lahirnya negara Khilafah Islam Rasyidah. Sebab pada hari yang sama, bahkan sebelum jenazah Nabi SAW dimakamkan, umat Islam telah membaiat Abu Bakar Shiddiq sebagai khalifah.

Nabi SAW meninggal pada waktu Dhuha hari Senin itu. Sementara Abu Bakar Shiddiq dibaiat sebagai khalifah hari Senin itu pula (baiat in’iqad/baiat khashash). Selasa pagi Abu Bakar Shiddiq dibaiat oleh kaum muslimin di masjid (baiat tha’at/baiat ammah). Nabi SAW sendiri baru dimakamkan pada pertengahan malam pada malam Rabu. (Ajhizah Daulah Al-Khilafah, hal.13).

Walhasil, pada bulan Rabiul Awal telah terjadi tiga peristiwa besar, yaitu Maulid Nabi SAW, Maulid Daulah Islamiyah, dan Maulid Khilafah Rasyidah. Ketiganya wajib kita pahami dan kita jadikan sebagai sumber semangat di masa sekarang, untuk berjuang menegakkan kembali Khilafah. Sebab Khilafah inilah sunnah (metode) yang dirintis oleh Nabi SAW sebagai Daulah Islamiyah, lalu sunnah ini dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin sebagai Khilafah Rasyidah. Sabda Nabi SAW :

 

فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

 

“Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi gerahammu [peganglah dan amalkan dengan kuat].” (HR Tirmidzi, no 2816). Wallahu a’lam.

UNDANG-UNDANG DASAR DAN UNDANG-UNDANG

Pemaparan

Pada bab sebelumnya telah selesai dibahas topik legalisasi hukum-hukum syara’. Saat ini akan diakhiri dengan pembahasan kebolehan mengadopsi istilah-istilah asing dalam bidang hukum. Kata dustur (undang-undang dasar) dan qanun (undang-undang) adalah istilah asing yang mempunyai hubungan erat dengan hukum, bolehkah kedua kata ini diadopsi?
Setelah memperhatikan makna masing-masing, kita akan melihat kesesuaian maknanya dengan hukum syara’. Kata undang-undang mempunyai arti suatu perkara yang ditetapkan oleh penguasa untuk dijalankan oleh rakyatnya. Kata undang-undang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh penguasa dan memiliki kekuatan untuk mengikat rakyat dan mengatur hubungan di antara mereka.
Adapun kata dustur berarti undang-undang dasar bagi suatu pemerintahan. Definisinya adalah undang-undang yang mengatur bentuk sebuah negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintah. Dengan demikian, dustur melahirkan aturan yang dijalankan oleh negara sebagai pemikiran yang menyeluruh. Aturan ini melahirkan keputusan-keputusan tertentu yang ditetapkan oleh penguasa. Keputusan-keputusan yang terperinci ini merupakan undang-undang yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pelaksanaan pemerintahan, misalnya hak-hak dan kewajiban setiap individu warga negara.
Untuk menyempurnakan gambaran tentang makna dustur dan qanun, kita harus mengetahui sumber lahirnya dustur dan qanun. Sumber lahirnya dustur banyak macamnya. Ada yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan suatu bangsa, seperti undang-undang dasar Inggris. Ada pula yang lahir dari hasil kerja badan khusus kelompok nasionalis atau majelis perwakilan, seperti Undang-Undang Dasar Perancis dan Amerika.
Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut.
Pertama, sumber yang melahirkan undang-undang dasar atau undang-undang secara langsung, seperti adat istiadat, agama, pendapat para pakar hukum, dan yurisprudensi (hukum-hukum peradilan). Sumber seperti disebut dengan perundang-undangan, seperti yang terjadi di Inggris dan Amerika.
Kedua, sumber yang sudah ada dan menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan perundang-undangan, sebagaimana yang terjadi di Perancis, Turki, Mesir, Irak, dan Syria. Sumber seperti ini dinamakan dengan sumber historis atau sejarah.
Ini berarti negara mana pun di dunia ini mengambil undang-undang dasar dan undang-undangnya dari kedua sumber di atas. Bisa dari sumber perundang-undangan atau dari sumber historis. Dalam hal ini, undang-undang dasar merupakan hukum-hukum umum, adapun undang-undang merupakan hukum-hukum khusus yang merupakan cabang.
Setelah kita membahas makna dan definisi kedua kata itu berikut dengan sumber lahirnya dan pengambilannya, sekarang muncul pertanyaan, bolehkah kaum Muslim menggunakan dua istilah ini atau tidak?
Kita telah melihat, kata dustur dan qanun dalam istilah asing berarti hukum-hukum tertentu yang telah dilegalisasi oleh negara untuk dijalankan oleh rakyat sebagai suatu keharusan. Makna seperti ini terdapat pula pada kaum Muslim karena khalifah memiliki wewenang untuk melegalisasi hukum syara’ tertentu yang mengikat rakyat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dua istilah ini, yaitu dustur dan qanun boleh digunakan tanpa ada halangan.
Seandainya ada suatu penyimpangan dari kedua istilah ini, maka kaum Muslim dilarang untuk menggunakannya, seperti kata ‘keadilan sosial’ yang maknanya bertentangan dengan konsep Islam. Sehubungan ini, kata adil dalam Islam adalah lawan dari zalim. Di dalam Islam jaminan pendidikan dan kesehatan serta jaminan hak-hak buruh dan pekerja adalah hak bagi seluruh rakyat, baik yang kaya maupun yang miskin. Bahkan, jaminan hak-hak bagi orang yang lemah dan membutuhkan adalah juga hak yang dimiliki seluruh rakyat yang memiliki kewarganegaraan Islam, baik pegawai atau bukan, buruh maupun petani, dan yang lainnya.
Meskipun demikian, jika istilah asing itu sesuai dengan maknanya menurut pengertian kaum Muslim, maka boleh saja digunakan. Misalnya, kata pajak (dharibah), yaitu harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan administrasi negara. Makna seperti ini didapati pula pada kaum Muslim dan dalam Daulah Islam sehingga boleh dipergunakan.
Adakah perbedaan antara dustur dan qanun dalam Islam dengan mabda lainnya?
Tentu saja, perbedaannya amatlah jauh. Sumber Syariat Islam hanyalah al-Quran dan Sunah. Lahirnya syariat merupakan hasil ijtihad para mujtahid dan legalisasi khalifah terhadap hukum syara’ yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh rakyat. Sementara itu, sumber undang-undang selain Islam adalah adat istiadat, yurisprudensi, atau yang lainnya. Lahirnya undang-undang dari dewan pendiri dan majelis perwakilan rakyat yang bertugas menyusun undang-undang. Rakyat dalam sistem mereka adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan. Berbeda dengan Islam, kedaulatan berada di tangan syara’.
Pertanyaannya sekarang, “Pentingkah saat ini dilakukan legalisasi hukum, dan apakah termasuk kemaslahatan bagi kaum Muslim membuat dustur yang lengkap serta undang-undang yang bersifat umum, mencakup seluruh hukum, atau tidak?”
Sejak masa Abu Bakar ra hingga khalifah terakhir terlihat bahwa legalisasi hukum yang mengikat kaum Muslim adalah perkara yang sangat urgen untuk dilakukan. Namun, legalisasi hukum hanya dilakukan oleh negara untuk beberapa hukum tertentu, bukan seluruhnya. Menurut catatan sejarah, belum pernah negara melegalisasikan seluruh hukum, kecuali pada sebagian kurun. Misalnya, pada masa kekuasaan bani Ayyub yang mengadopsi seluruh mazhab Syafi’i dan pada masa Daulah Utsmaniyah yang mengadopsi mazhab Hanafi.
Dustur dan qanun yang lengkap dan menyeluruh ternyata tidak bisa membantu menumbuhkan kreativitas berpikir dan berijtihad. Oleh karena itu, pada masa-masa permulaan kaum Muslim, masa Sahabat, serta masa tabi’in dan tabiut tabi’in selalu menjauhi langkah seperti ini. Yang dilakukan saat itu adalah membatasi legalisasi hukum hanya untuk kepentingan memelihara kesamaan aturan dan administrasi negara. Adapun yang paling baik untuk dilakukan adalah negara membuat dustur yang memuat hukum-hukum umum yang dapat menentukan bentuk negara, serta menjamin persatuan dan kesatuan, kemudian memberi kebebasan kepada para wali ataupun qadhi melakukan penggalian hukum atau berijtihad sendiri.
Mungkinkah hal itu dilakukan pada saat langkanya mujtahid dan hampir semua manusia adalah muqallid?
Tentu saja tidak mungkin, karena saat ini jumlah mujtahid amat sedikit. Yang harus dilakukan sekarang adalah Negara mengadopsi hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat yang dilakukan khalifah, wali, ataupun qadhi. Hal ini harus dilakukan mengingat sulitnya penerapan hukum-hukum Allah oleh qadhi ataupun wali karena tidak ada kemampuan untuk berijtihad. Yang ada hanya taklid yang sering kali menimbulkan perbedaan dan pertentangan.
Di samping itu, jika legalisasi tidak berdasarkan proses ijtihad dan hukum didapat hanya sebatas pengetahuan, maka akan muncul bermacam-macam hukum dan pertentangan di dalam satu negara, bahkan dalam satu bagian wilayah atau daerah. Malahan, akan mengakibatkan tidak diterapkannya hukum Allah.
Dengan demikian, saat kebodohan terhadap Islam merajalela, Daulah Islam harus melegalisasikan hukum-hukum tertentu dalam bidang muamalah dan‘uqubat (sanksi-sanksi), serta bukan pada bidang akidah dan ibadah. Legalisasi hendaknya bersifat umum dan mencakup seluruh bidang hukum agar urusan negara dapat terkendali, serta urusan kaum Muslim berjalan sesuai dengan hukum-hukum Allah.
Bolehkah negara melegalisasi beberapa hukum baru yang masih samar dalam Islam, seperti nasionalisasi?
Jawabnya tidak boleh, karena Allah Swt. telah berfirman, “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS an-Nisaa’ [4]: 65). Selain itu, firman Allah Swt., “Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya kamu tidak dipalingkan dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (QS al-Maa-idah [5]: 49). Negara harus tetap terikat dengan hukum Syariat Islam, bukan pada yang lain. Negara tidak mengambil hukum apa pun yang bukan berasal dari Syariat Islam, tanpa memperhatikan lagi apakah sesuai ataukah tidak. Negara misalnya, tidak mengadopsi hukum nasionalisasi, tetapi mengambil hukum yang mengatur kepemilikan umum. Berdasarkan hal ini, negara harus terikat dengan hukum Syariat Islam dalam setiap perkara yang berhubungan dengan fikrah dan thariqah.
Adapun undang-undang yang tidak berhubungan dengan fikrah dan thariqah, yaitu yang tidak menggambarkan pandangan hidup, seperti undang-undang administrasi negara, pengaturan departemen, dan lainnya, semua itu termasuk ke dalam sarana atau teknis, yang kedudukannya sama dengan sains, teknologi, dan industri. Perkara yang demikian itu boleh diambil dan dimanfaatkan oleh negara untuk mengatur segala urusannya. Umar bin Khaththab ra melakukan hal ini tatkala membangun sistem perkantoran dan pengarsipan yang mengambil contoh dari Persia. Urusan administrasi dan teknis pelaksanaan kerja ini tidak ada kaitannya dengan undang-undang dasar.
Bagaimana negara melegalisasi hukum-hukum tersebut?
Ketika negara melegalisasi hukum apa pun, pengambilannya harus berdasarkan pertimbangan dalil syar’i yang kuat disertai pemahaman yang tepat mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian, negara mengkaji dalil syar’i dan memahami hukum Syariat Islam. Baru setelah itu, negara melegalisasi hukum yang digalinya sendiri atau dari hasil pendapat seorang mujtahid setelah negara merasa puas dengan dalil yang dipergunakan. Hukum ini bisa juga diambil secara langsung dari al-Kitab, Sunah, Ijma, dan Qiyas. Namun, harus melalui ijtihad yang syar’i, sekalipun hanya dalam satu masalah.
Adakah contoh untuk hal tersebut?
Contohnya, ketika negara ingin melegalisasi hukum mengenai larangan asuransi barang, maka langkah pertama yang harus dilakukan negara adalah mempelajari apa yang dimaksud dengan asuransi barang. Setelah diketahui secara benar, kemudian negara mempelajari sarana-sarana kepemilikan. Terakhir, negara menerapkan hukum Allah mengenai hak kepemilikan pada jenis asuransi itu, sekaligus melegalisasikan hukum tersebut sehingga akan terlihat perbedaan antara hukum jaminan atau asuransi di dalam Islam dengan hukum jaminan yang ada pada sistem Kapitalis saat ini.
Apa yang mengharuskan adanya pasal-pasal di dalam dustur ataupun qanun?
Setiap dustur ataupun qanun harus mempunyai muqaddimah (argumentasi syar’i) yang menjelaskan dengan gamblang mazhab mana yang diambil dalam setiap pasalnya, disertai dengan dalilnya. Bisa juga dengan menjelaskan dalil syar’i yang diambil untuk setiap pasalnya, jika diambil melalui ijtihad yang benar. Penjelasan itu dilakukan agar kaum Muslim mengetahui hukum-hukum yang diadopsi oleh negara dalam undang-undang dasar dan perundangan-undangan umum, bahwa itu adalah hukum-hukum syara’ yang diperoleh melalui ijtihad yang benar. Apabila undang-undang dasar dan perundang-undangan umum tersebut bukan hukum syara’, kaum Muslim tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu, negara harus mempunyai sejumlah hukum Islam yang diadopsi menjadi undang-undang dasar dan perundang-undangan yang akan diterapkan pada rakyat.
Atas dasar inilah, terdapat peluang bagi kami untuk menawarkan Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam, yang akan diterapkan nantinya oleh Daulah Islam di masa mendatang yang meliputi seluruh dunia Islam.

Diskusi

Tanya : Mengapa ada pertanyaan khusus tentang kebolehan mengadopsi istilah asing dalam masalah hukum?
Jawab: Hukum berkaitan erat dengan suatu pandangan hidup berupa akidah dan aturan. Karena itu, hukum Islam hanya boleh diambil dari mabda (ideologi) Islam. Sementara itu, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pandangan hidup tertentu, seperti ilmu, sains, dan teknologi, boleh saja diambil, sekalipun dari luar Islam.
Tanya : Apakah semua hal yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan aturan (sistem) Islam tidak boleh diambil?
Jawab: Tidak demikian. Dalam hubungan ini, terdapat pembahasan sistem administrasi negara, salah satu sistem yang bukan berasal dari Islam dan kaum Muslim, serta sistem ini tidak berkaitan ideologi Islam, namun tidak dilarang untuk mengambilnya.
Tanya : Apa perbedaan antara sumber lahir dengan sumber rujukan dustur?
Jawab: Sumber lahir dustur adalah tata cara muncul dan lahirnya dustur yang sebelumnya tidak ada. Adapun sumber rujukan dustur adalah asas yang melahirkan dan memunculkan dustur tersebut. Adat istiadat ketika dijadikan sebagai tata cara lahirnya dustur, kemudian memunculkan pasal-pasal aturan, maka adat istiadat ini menjadi sumber lahirnya dustur. Akan tetapi, ketika dustur diambil dari adat istiadat dan hasil dari kebiasaan hidup masyarakat, maka adat istiadat menjadi sumber rujukan dustur.
Tanya : Apa perbedaan antara sumber perundang-undangan dengan sumber historis yang menjadi sumber dustur?
Jawab: Sumber perundang-undangan adalah suatu asas yang berhubungan dengan undang-undang, seperti yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. Adapun sumber historis adalah asas yang berhubungan dengan fakta-fakta sejarah yang terbentuk, contohnya adat istiadat.
Tanya : Istilah ‘keadilan sosial’ terdiri dari kata ‘keadilan’ dan ‘sosial’. Kedua kata ini dibenarkan dalam Islam, tetapi mengapa kita dilarang untuk menggunakan istilah ini?
Jawab: Kata ‘keadilan sosial’ adalah ungkapan atau istilah asing, milik sistem asing. Istilah ini tidak dapat dibagi ke dalam dua kata yang masing-masing mempunyai penunjukan makna yang berbeda karena keduanya adalah idiom yang punya makna tertentu.
Tanya: Apakah Islam dengan mabda yang lain punya pandangan berbeda terhadap kekuasaan dan pemerintahan?
Jawab: Benar. Kekuasaan dalam Islam diberikan oleh syara’ kepada orang yang berhak sesuai dengan hukum Islam. Seorang khalifah–sebagai wakil umat–tidak mempunyai kekuasaan yang luas dalam menerapkan hukum, kecuali dengan hukum syara’. Demikian pula seorang wali, qadhi, dan juga mu’awin (pembantu khalifah).
Adapun menurut pandangan sistem selain Islam, sumber kekuasaan adalah masyarakat. Pemerintahan dalam Islam adalah milik umat, dan umat mewakilkan pemerintahan ini kepada orang yang akan menerapkan Syariat Allah. Dalilnya adalah Ijma Sahabat pada saat peristiwa di Tsaqifah bani Sa’idah. Mereka memilih Abu Bakar ra menjadi khalifah sebagai wakil mereka dalam menerapkan Syariat Allah dan mengemban Islam kepada umat yang lain.
Pemerintahan di luar sistem Islam–sama halnya dengan kekuasaan–menjadi milik masyarakat, kemudian diberikan kepada orang yang mereka kehendaki, lalu mereka bisa mengambil alih pemerintahan dari orang tersebut bilamana tidak lagi dikehendaki.
Tanya : Apa makna kata tabanni (legalisasi atau adopsi) hukum syara’ yang dilakukan seorang penguasa?
Jawab: Secara bahasa, kata tabanni berarti seseorang yang menjadikan seorang anak menjadi anaknya. Menurut istilah, tabanni berarti mengambil sesuatu yang bersifat materi ataupun maknawi menjadi miliknya, kemudian hal itu menjadi sesuatu yang istimewa baginya dan berada di bawah wewenangnya.
Seorang penguasa ketika melegalisasi hukum tertentu yang dijadikan solusi suatu masalah, berarti dia telah mengambil hukum, baik hasil ijtihadnya sendiri maupun hasil ijtihad mujtahid lainnya yang akan diterapkan pada masalah yang dihadapi. Legalisasi suatu hukum yang digali sendiri oleh penguasa, tidak akan sempurna kecuali hukum tersebut telah digali sendiri olehnya atau oleh yang lain dalam satu masalah yang sama. Misalnya, Imam Syafi’i dengan qaul qadim dan qaul jadid-nya. Pada satu hukum yang digali orang lain, seorang penguasa akan melakukan tarjih (memilih yang paling kuat dalilnya) terhadap hukum-hukum yang disodorkan padanya dari beberapa orang mujtahid. Bisa pula dia melegalisasi hukum dari hasil ijtihadnya sendiri apabila termasuk orang yang punya keahlian berijtihad, sekalipun dalam beberapa masalah.
Tanya : Mengapa legalisasi dustur dan qanun yang bersifat umum (tidak tertentu) mencakup seluruh hukum tidak mendukung kreativitas berpikir dan berijtihad dalam menggali hukum syara’?
Jawab: Legalisasi seluruh hukum akan menghalangi orang yang memiliki kemampuan berpikir dan menggali hukum–sekalipun dalam satu masalah–untuk melakukan penggalian hukum. Yaitu, apabila di tengah-tengah masyarakat telah tersedia hukum yang siap pakai. Kondisi ini tidak mendorong mereka untuk menyibukkan pikirannya untuk memahami dalil-dalil syara’, memahami peristiwa yang terjadi, dan menggali hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang senantiasa muncul. Perkara lain yang juga tidak mendukung sikap inovatif adalah dustur yang diadopsi itu terbatas pada beberapa undang-undang umum dan tidak mencakup semua aspek kehidupan.
Tanya: Apa yang dimaksud dengan menentukan bentuk negara ketika melegalisasi hukum?
Jawab: Hukum yang dilegalisasi itu hendaknya tidak melewati batas struktur Daulah yang telah ditetapkan yaitu, khilafah yang dipimpin seorang khalifah, mu’awin yang membantu khalifah dalam bidang administrasi dan pemerintahan, struktur peradilan, amir jihad yang mengepalai militer, majlis umat yang punya kewenangan tertentu, kantor-kantor administrasi yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua, serta wilayah yang dipimpin seorang wali.
Tanya: Bagaimana kebijakan umum atau sentralisasi pemerintahan dapat menjamin keutuhan dan kesatuan Daulah?
Jawab : Pada saat Daulah diharapkan akan berkembang luas, hendaknya direncanakan pembagiannya menjadi beberapa wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh seorang wali dengan wewenang yang telah ditentukan oleh khalifah. Selain itu, ditentukan pula bagaimana hubungannya dengan khalifah; serta pengoreksian dan evaluasi para wali di depan khalifah dan umat, yaitu melalui majlis wilayah dengan pengawasan dari pemerintah pusat.
Apabila ada satu wilayah yang luas, dan tidak perlu dibagi menjadi wilayah baru, maka mungkin saja wilayah tersebut dibagi ke dalam beberapa daerah yang dipimpin oleh pejabat setingkat bupati atau walikota, yang mempunyai wewenang sebagaimana wali. Mereka, mengikuti arahan dari para wali, dan para wali mengikuti arahan khalifah.
Dengan rancangan hukum umum seperti ini, kesatuan Daulah dapat dipelihara dan tercegah dari perpecahan ke dalam negara-negara yang lebih kecil, seperti yang terjadi pada masa lalu Daulah Islam.
Tanya: Bagaimana sikap taklid yang terjadi dalam pemerintahan dapat menyebabkan perbedaan, perselisihan, dan bahkan menyimpang dari apa yang telah Allah turunkan?
Jawab: Ketika seorang khalifah bertaklid kepada seorang faqih (ahli hukum) untuk menyelesaikan satu masalah, kemudian diputuskannya perkara itu disampaikan ke seluruh penjuru Daulah agar semua menjalankan apa yang telah diadopsinya. Lalu, semua pihak akan menjalankan keputusan tersebut. Namun, apabila khalifah membiarkan para mu’awin, wali, dan qadhi mengikuti seorang faqih atau mazhab yang berbeda-beda, maka di antara mereka akan terjadi perbedaan hukum. Kemudian, terkadang mereka akan saling berselisih ketika salah seorang dari mereka mempunyai pandangan yang berbeda dengan yang lain dalam masalah yang sama pada dua wilayah yang berbeda atau terjadi pada dua orang qadhi di dalam wilayah yang sama. Terkadang pula seorang penguasa atau qadhi menakwilkan beberapa masalah yang masih samar dalam fiqih Islam, tapi kemudian dia membolehkannya, seperti asuransi, padahal asuransi bertentangan dengan Islam.
Tanya: Tidakkah teks dustur yang mencantumkan sumber-sumber dustur sudah memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa itu bersifat Islami apabila yang menjadi sumbernya itu adalah perundangan-undangan Islam, seperti misalnya dustur negara Perancis?
Jawab: Suatu dustur tidak dikatakan Islami, kecuali sumbernya adalah al-Quran dan Hadis. Keduanya adalah sumber perundang-undangan Islam. Adapun apa yang dicantumkan dalam suatu dustur bahwa yang menjadi sumbernya adalah perundang-undangan Islam, seperti halnya dustur Perancis, tidak akan pernah menjadi Islami karena tidak dituliskan dusturnya ke dalam perundang-undangan Islam, tetapi hanya sebagai rujukan sebagaimana sumber rujukan lain tanpa memperhatikan berasal dari kafir atau Islam dalam mengambil hukum-hukumnya. Seharusnya, si pembuat undang-undang ini menghadapkan wajahnya kepada Allah dan menaati-Nya, serta terikat dengan hukum syara’ agar mendapat keridhaan Allah Swt.
Tanya: Apa maksudnya undang-undang administrasi yang termasuk sarana teknis diambil dari orang non-Muslim sebagai ilmu dan teknologi?
Jawab: Ketika Umar bin Khaththab ra mengambil sistem birokrasi untuk mengatur administrasi Daulah sebagai sarana, seperti kodifikasi arsip milik negeri Persia. Beliau mengambil teknis kesekretariatan dan manajemen dengan sedikit melakukan revisi di dalamnya. Dengan demikian, beliau telah mengambil hasil dari ilmu industri kertas dan tinta, serta pengarsipan yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Namun, hal ini hanya berkaitan dengan tata cara, pelaksanaan, dan penerapan hukum tersebut.
Tanya : Apa yang dimaksud dengan kekuatan dalil syar’i?
Jawab: Kekuatan dan kelemahan suatu dalil syar’i, ditentukan oleh sumber dan penunjukannya terhadap suatu hukum. Apabila dalil yang digunakan untuk menggali hukum itu qath’iy tsubut (pasti sumbernya) dan qath’iy dalalah (pasti penunjukannya), maka itulah yang paling kuat. Apabila sumbernya dzanni (dzanni tsubut), penunjukannya qath’iy (qath’iy dalalah) ataupun dzanni (dzanni dalalah), kekuatan dalilnya berkurang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di samping itu, apabila sumbernya pasti (qath’iy tsubut), sedangkan penunjukannya dzanni (dzanni dalalah), maka kekuatan dalilnya berada di antara yang pertama dan yang kedua, yaitu sedikit lebih kurang dari yang pertama dan sedikit lebih kuat dari yang kedua.
Tanya : Adakah contoh untuk hal tersebut?
Jawab: Al-Quran al-Karim dan Hadis Mutawatir merupakan sumber hukum syara’. Keduanya adalah sumber yang qath’iy. Namun, di dalam al-Quran ataupun Hadis Mutawatir ada penunjukkan yang pasti (qath’iy dalalah) dan ada penunjukan yang dzanni (dzanni dalalah). Hadis-hadis selain Hadis Mutawatir, yaitu hadis sahih, semuanya berstatus dzanni, sekalipun penunjukannya ada yang qath’iy dan ada pula yang dzanni.
Tanya: Apakah boleh mengambil dustur dari satu mazhab tertentu secara keseluruhan, seperti salah satu mazhab Ahlus Sunnah atau Syi’ah?
Jawab: Pada kondisi seperti saat ini, ketika terjadi kelangkaan mujtahid, Daulah Islam diperbolehkan melegalisasi dustur nya dengan bertaklid, sekalipun dengan menarjih (memilih yang paling kuat) hukum berdasarkan kekuatan dalilnya atau dengan ijtihad parsial, yaitu berusaha menggali hukum baru yang sebelumnya telah digali oleh yang lain, baik dari pengikut mazhab maupun bukan.
Oleh karena itu, termasuk kebolehan mengambil mazhab secara keseluruhan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Ayyub yang mengikuti mazhab Syafi’i. Demikian pula dengan mazhab Ja’far atau Zaidi yang diambil oleh kelompok Syi’ah dengan berpegang pada kaidah, “Apabila sahih suatu dalil, maka itu adalah mazhabku, dan apabila tidak, maka lemparkanlah pendapatku itu (yang salah) ke dinding”. Lalu, kaidah, “Ijtihadku ini adalah benar, tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Sementara itu, ijtihad orang lain adalah salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran”.